JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengungkapkan pentingnya penambahan anggaran sebesar Rp300 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Tambahan anggaran ini dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 8 persen sesuai dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Drajad menjelaskan bahwa untuk mengejar target pertumbuhan tersebut, ekonomi Indonesia perlu mengalami akselerasi di tahun mendatang dengan pertumbuhan yang diperkirakan antara 5,8 hingga 5,9 persen. “Kami membutuhkan dorongan awal yang kuat agar dapat menembus angka pertumbuhan 6 hingga 7 persen, sebelum akhirnya mencapai 8 persen. Untuk mencapai semua itu, kami masih membutuhkan tambahan belanja sebesar Rp300 triliun,” jelasnya dalam acara Indonesia Future Policy Dialogue yang berlangsung di Jakarta. APBN 2025 sendiri sudah menetapkan target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun. Meski demikian, Drajad mengingatkan bahwa sebagian besar pendapatan negara di tahun mendatang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang dan bunga utang yang jatuh tempo. Dari data terkait profil utang pemerintah, tercatat bahwa utang jatuh tempo tahun depan mencapai Rp800,3 triliun, dengan bunga utang yang harus dibayar sebesar Rp552,9 triliun. Artinya, total Rp1.353,2 triliun dari APBN akan terpaksa dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pokok dan bunga utang. Nilai tersebut setara dengan 45 persen dari pendapatan negara yang ditargetkan dapat mencapai Rp3.005,1 triliun. “Sebanyak 45 persen dari semua pendapatan negara, baik yang bersumber dari pajak maupun non pajak, akan dipergunakan untuk melunasi pokok dan bunga utang. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang adanya ruang fiskal yang tersisa,” lanjutnya. Melihat kondisi ini, Drajad menekankan pentingnya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dalam upaya menciptakan efisiensi dan meningkatkan penerimaan negara. Rencana pembentukan BPN akan melibatkan tiga aspek utama, yaitu reformasi kelembagaan, penerapan teknologi yang lebih canggih, dan perubahan kultur. Ia juga membenarkan bahwa pengembangan BPN tidak akan langsung memberikan dampak positif dalam jangka pendek terhadap penerimaan negara. Meskipun demikian, Drajad optimis bahwa keberadaan BPN nantinya akan berperan penting dalam mempercepat proses transformasi yang diperlukan. Dalam konteks Undang-Undang APBN 2025, pemerintah juga telah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, dengan rencana belanja negara mencapai Rp3.621,3 triliun. Angka tersebut akan menghasilkan defisit sebesar Rp616,19 triliun dan keseimbangan primer defisit yang mencapai Rp63,33 triliun, dengan total pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun. Proyeksi penerimaan dari sektor perpajakan untuk tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diharapkan menghasilkan Rp513,6 triliun. Di sisi lain, alokasi belanja untuk kementerian/lembaga (K/L) direncanakan sebesar Rp1.160,09 triliun, sementara belanja non K/L dipatok pada angka Rp1.541,36 triliun. Selain itu, Transfer ke Daerah (TKD) juga direncanakan sebesar Rp919,87 triliun. ANTARA