JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa pemerintah mendorong perusahaan *X* untuk mengikuti jejak platform digital lainnya dengan membuka kantor perwakilan di Indonesia. "Platform lain seperti Meta dan Google telah mendirikan kantor perwakilan di sini. Kenapa mereka (*X*) tidak melakukan hal yang sama? Jika isu ini tidak diatasi, pemerintah bisa dianggap tidak adil dalam bisnis," ungkapnya di Jakarta, Rabu lalu. Setiadi menekankan bahwa pihaknya akan mengeluarkan ketentuan yang mengharuskan setiap platform digital yang beroperasi di Indonesia untuk memiliki kantor perwakilan lokal. Langkah ini dianggap penting agar komunikasi antara pemerintah dan platform digital terkait sektor digital nasional dapat berjalan dengan lebih efektif. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberadaan kantor perwakilan akan memberi kemudahan dalam komunikasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan dunia digital di Indonesia. Menurut Setiadi, ketentuan ini merupakan bagian dari regulasi yang saat ini tengah disusun sebagai turunan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, yang merupakan amandemen kedua dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menteri tersebut menambahkan bahwa ketentuan baru ini akan melengkapi Pasal 40A dari undang-undang yang sama, yang menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang adil, transparan, aman, dan inovatif bagi semua platform digital yang beroperasi di Indonesia. "Semoga tahun ini, kami dapat merumuskan regulasi tersebut dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan," tegasnya. Sebelumnya, pada 3 Oktober, Setiadi menyatakan bahwa *X* adalah satu-satunya platform media sosial yang belum membuka kantor perwakilan di Indonesia. Oleh karena itu, ia mendesak *X* untuk segera mendirikan kantor lokal demi memudahkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Indonesia. "Mereka (*X*) harus membuka kantor perwakilan di sini karena mereka beroperasi di Indonesia, terlebih lagi dengan jumlah pengguna yang mencapai 25 juta di negara ini," tuturnya di Jakarta. ANTARA