JAKARTA –
**Borneonews - Bekasi**, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang berada di bawah Kementerian Perhubungan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menyediakan layanan angkutan umum massal yang dikenal dengan nama *Biskita*. Pendanaan untuk program ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pernyataannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Kemenhub, Suharto, menyebut bahwa Kabupaten Bekasi menjadi daerah pertama di wilayah Bodetabek yang berani melaksanakan program pembelian layanan, yang dikenal juga sebagai *buy the service* (BTS), dengan pendanaan mandiri dari APBD. Kerja sama ini resmi ditandai dengan perjanjian yang ditandatangani antara Suharto dan Penjabat Bupati Bekasi, Dedy Supriadi. Acara penandatanganan berlangsung di Kantor Bupati Bekasi, Cikarang, Jawa Barat. Nota kesepahaman tersebut mencakup komitmen antara BPTJ Kemenhub dan Pemkab Bekasi untuk melakukan sinergi dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan, serta pengoperasian layanan angkutan umum perkotaan melalui skema BTS. BPTJ Kemenhub akan berperan dalam memfasilitasi pemerintah daerah untuk pelaksanaan layanan angkutan umum dengan skema tersebut. Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan menyusun strategi agar layanan dapat tersedia dengan optimal beserta fasilitas penunjangnya. Suharto menjelaskan, Kabupaten Bekasi merupakan daerah ke-15 di Indonesia yang menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan dan juga yang pertama berinisiatif untuk menganggarkan dana dalam APBD 2025 guna mendukung layanan ini. Langkah ini menunjang pandangan bahwa penyediaan layanan angkutan umum perkotaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah, mengingat pengguna utama adalah masyarakat setempat. Dalam hal ini, UU Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi publik. Suharto menambahkan bahwa *Biskita* diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, yang pada gilirannya berpotensi mengurangi kemacetan. Ia juga menekankan bahwa layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem angkutan umum di wilayah Kabupaten Bekasi dan menyediakan solusi transportasi yang lebih efisien dan terjangkau bagi warga. Suharto optimis, dukungan dari Pemkab Bekasi akan memberi dampak positif terhadap mobilitas masyarakat di Jabodetabek. Senada dengan itu, Penjabat Bupati Bekasi, Dedy Supriadi, menyambut baik upaya awal untuk menghadirkan layanan *Biskita* di wilayahnya. Ia berharap terdapat dukungan yang kuat untuk mempercepat penyelenggaraan layanan BTS sebagai wujud komitmen Kabupaten Bekasi. Dedy menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mempersiapkan segala aspek terkait hadirnya layanan BTS, terutama dalam hal pendanaan. Ia meyakinkan bahwa Kabupaten Bekasi akan memastikan implementasi program tersebut dijalankan sebaik mungkin dan berusaha untuk mengembangkan layanan angkutan umum dengan optimal. Saat ini, transportasi yang tersedia di Kabupaten Bekasi mencakup angkutan umum perkeretaapian seperti KRL yang beroperasi di Stasiun Cikarang dan Kereta Api cepat yang melayani perbatasan antara Karawang dan Kabupaten Bekasi. Rencana untuk layanan BTS di Kabupaten Bekasi akan mencakup tujuh koridor, salah satunya, rute dari Cinity-Stasiun Cikarang menuju Stasiun *LRT* Jabodebek di Jatimulya, Bekasi Timur. ANTARA