KENDARI –
**Borneonews - Kendari**, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, menekankan pentingnya pencegahan pornografi dilakukan secara menyeluruh. Ia mengungkapkan bahwa pendekatan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari kegiatan pembinaan, langkah-langkah preventif melalui pendidikan, pengawasan terhadap teknologi, hingga penegakan hukum yang tegas. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Andap setelah mengikuti rapat koordinasi nasional yang membahas penguatan dukungan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan pornografi. Rapat yang berlangsung secara virtual ini dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Lebih lanjut, Andap menegaskan dukungannya terhadap program pencegahan dan penanganan pornografi. Ia menyoroti perlunya penguatan peran pemerintah daerah melalui pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi yang dikenal sebagai GTP3 di wilayah Sulawesi Tenggara. Andap menyatakan, "Di Sulawesi Tenggara, kami berkomitmen untuk memberikan perhatian yang serius dalam pencegahan pornografi. Masalah ini bukan hanya berbicara tentang moralitas, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif harus diimbangi dengan tindakan hukum." Pornografi didefinisikan sebagai konten yang menunjukkan aktivitas seksual secara eksplisit, yang bisa membangkitkan hasrat seksual, sementara itu *pornoaksi* merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan di tempat umum. Kedua fenomena ini dinilai mampu mengikis moralitas serta mendorong perilaku permisif terkait seks di luar ikatan pernikahan, terutama di kalangan generasi muda. Rapat koordinasi nasional ini dihadiri oleh berbagai pihak selain Menko PMK, termasuk Wakil Menteri Agama, gubernur, wali kota, dan bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Tak ketinggalan, perwakilan dari kementerian serta lembaga terkait dan satuan wilayah Kepolisian juga turut berpartisipasi. Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sultra diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta beberapa perwakilan dari pemerintah kota dan kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara. ANTARA