PALU –
**Borneonews - Tolitoli**, Pemerintah Kabupaten Tolitoli di Sulawesi Tengah, mengajak semua elemen masyarakat untuk bergandeng tangan dalam menciptakan suasana damai selama berlangsungnya pemilihan kepala daerah. Sebagai salah satu langkah, Pemkab Tolitoli meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilihan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta aparat keamanan dari TNI dan Polri. Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Tolitoli, Bahran, mengungkapkan pentingnya komitmen dari semua unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk bersikap netral. Ia menekankan agar tidak ada dukungan yang ditujukan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli. "Forkopimda bersama TNI dan Polri berkomitmen untuk menjaga netralitas demi menjaga keamanan dan ketenangan dalam pelaksanaan pilkada di kabupaten ini," ungkap Bahran. Lebih lanjut, Bahran menjelaskan bahwa semua pihak perlu menyadari proses Pilkada 2024 yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penganggaran hingga pelanggaran yang mungkin terjadi. Ini termasuk penetapan lokasi untuk Alat Peraga Kampanye (*APK*) seperti baliho dan spanduk, yang diatur sedemikian rupa agar tidak ada keberpihakan yang terlihat hingga penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih. Pentingnya kesamaan persepsi dan membangun kebersamaan diantara semua pihak diungkapkan oleh Bahran, demi mewujudkan pilkada yang damai di Tolitoli. "Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membangun solidaritas dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih kepala daerah sesuai harapan mereka, serta menunjukkan kepada daerah lain bahwa Tolitoli adalah simbol cinta damai," katanya. Bahran juga menekankan bahwa selama ini kerjasama di antara Forkopimda di Tolitoli telah mencerminkan kolaborasi yang baik dalam menjalankan tugas masing-masing. Selain itu, ia memdapatkan perintah agar Dinas Komunikasi dan Informatika Tolitoli lebih proaktif dalam mengatasi potensi penyebaran ujaran kebencian dan SARA di media sosial selama masa kampanye. "Pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada konten negatif yang beredar di media sosial yang berhubungan dengan kebencian dan SARA, untuk memastikan pilkada berlangsung dengan aman, kondusif, dan damai," tuturnya. ANTARA