JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan pentingnya peran Apkasindo sebagai penghubung antara berbagai pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit. Ia juga menekankan perlunya suara kritis dalam memperjuangkan hak-hak para petani sawit. Pada sebuah acara di Jakarta, Moeldoko secara resmi melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apkasindo untuk periode 2024-2029. Dalam sambutannya, ia berharap organisasi ini dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan antara petani, akademisi, peneliti, dan pengembang agar selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Lebih lanjut, Moeldoko menyoroti bahwa Apkasindo juga harus memainkan peran vital sebagai penghubung antara petani dan pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat berpihak pada kesejahteraan para petani, dan bukan sebaliknya. Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga mengungkapkan keprihatinan mengenai rendahnya produktivitas kelapa sawit petani Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia. Ia meminta kepada Apkasindo untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan ini dan menemukan solusinya. "Hal ini penting karena menyangkut kepentingan sekitar 12 juta petani sawit di 25 provinsi di Indonesia," jelasnya. Di sisi lain, Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung juga menyoroti masalah kesenjangan harga jual tandan buah segar (TBS) yang dialami oleh petani swadaya dan petani bermitra. Ia berharap pemerintahan baru dapat merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018, yang dianggap tidak cukup mengakomodasi hak-hak dan keadilan bagi petani kecil mandiri. Revisi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih terperinci untuk petani sawit swadaya, terutama terkait dengan penetapan harga TBS. "Kami merasa prihatin, di mana dari total 16,3 juta hektare lahan, 6,87 juta hektare di antaranya merupakan lahan petani sawit swadaya, sedangkan petani bermitra hanya memiliki 68 persen atau sekitar 410 ribu hektare," ungkap Gulat dengan nada mengkhawatirkan. ANTARA