JAKARTA –
**Borneonews - Vientiane**, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional serta penyelesaian krisis di Myanmar saat menghadiri KTT ASEAN ke-44 di Vientiane, Laos, pada hari Rabu. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan bahwa ASEAN harus terus menegaskan pentingnya penerapan hukum internasional secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Ini merupakan langkah penting bagi ASEAN untuk tetap berpegang pada komitmennya dalam menjaga perdamaian. Pada pertemuan ini, Ma'ruf Amin mengidentifikasi dua tantangan utama yang dihadapi ASEAN dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan. Tantangan pertama berkaitan dengan penghormatan terhadap hukum internasional. Beliau menyatakan bahwa mematuhi hukum internasional adalah dasar utama untuk menjaga stabilitas dan perdamaian baik di tingkat global maupun regional. Beliau mengingatkan bahwa ketika hukum internasional diabaikan, seperti yang dapat dilihat dalam agresi militer Israel di Gaza, hal tersebut dapat merusak kredibilitas hukum internasional dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem multilateral. Ma'ruf Amin menekankan bahwa budaya dialog dan penghormatan terhadap hukum internasional serta norma-norma regional harus dijadikan pedoman bersama dalam menangani potensi konflik, termasuk yang terjadi di Laut Cina Selatan. Hukum-hukum yang dimaksud mencakup Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN, serta Prinsip-Prinsip Bali. Ia mengusulkan agar Kode Etik untuk Laut Cina Selatan dapat diselesaikan pada tahun 2026 sesuai dengan kesepakatan bersama. Selain itu, beliau menyerukan penguatan mekanisme komunikasi langsung antara pejabat tinggi untuk mencegah insiden di wilayah tersebut. Menyoroti tantangan kedua, Ma'ruf Amin menyatakan keprihatinan terhadap krisis di Myanmar, yang hingga kini menjadi tantangan terbesar dalam internal ASEAN. Menurutnya, krisis ini tidak hanya mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Myanmar, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan. Oleh karena itu, Wakil Presiden menegaskan bahwa Konsensus Lima Poin akan terus dijadikan acuan dalam penyelesaian krisis di Myanmar. Ia juga mendesak agar bantuan bagi rakyat Myanmar ditingkatkan, termasuk melalui Pusat AHA. Lebih lanjut, beliau meminta agar ASEAN turut berperan dalam mencari solusi bagi permasalahan Rohingya, yang merupakan bagian integral dari penyelesaian krisis Myanmar. Wakil Presiden Amin hadir dalam KTT ASEAN bersama dengan para pemimpin kawasan lainnya, yang meliputi Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah; Perdana Menteri Kamboja, Samdech Hun Manet; Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim; Presiden Filipina, Ferdinand Romualdez Marcos Jr.; Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong; serta Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra. Turut hadir juga Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh; Perdana Menteri Timor-Leste, Xanana Gusmao; Sekretaris Permanen Myanmar, Aung Kyaw Moe; serta Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut. ANTARA