JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menjelang serah terima kepemimpinan dari Joko Widodo dan Ma'ruf Amin kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, fokus utama terletak pada program-program yang sebelumnya disampaikan dalam kampanye. Salah satu program krusial yang perlu dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah peningkatan sektor perumahan, yang ditargetkan untuk membangun tiga juta rumah per tahun. Target ini merupakan peningkatan signifikan dari satu juta rumah per tahun. Namun, tantangan yang dihadapi dalam sektor makroekonomi semakin kompleks. Pertumbuhan ekonomi perlu dipertahankan pada angka 5,2 persen sesuai dengan target, meski ketidakpastian masih membayangi pencapaian tersebut pada tahun 2025. Inflasi yang disebabkan oleh krisis pangan global juga menjadi salah satu hambatan berat yang perlu dihadapi. Stabilitas inflasi di tahun 2025 menjadi agenda yang tak bisa ditunda, terutama jika suku bunga perbankan hendak diturunkan dan daya beli masyarakat ingin diperkuat. Daya beli masyarakat menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan target pembangunan tiga juta rumah tersebut. Untuk mewujudkan program ini, banyak aspek yang harus dipertimbangkan dan diintegrasikan. Aspek-aspek tersebut mencakup pembiayaan, pengadaan tanah, bahan bangunan, proses perizinan, serta subsidi bagi masyarakat sasaran. Pendekatan yang diambil tidak boleh bersifat konvensional, melainkan perlu ada inovasi yang luar biasa untuk mengatasi semua kendala yang ada. Pengusaha Hashim Djojohadikusumo dalam acara Rakernas Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) menekankan bahwa program penyediaan tiga juta rumah sangat mendesak untuk menjangkau masyarakat yang masih tinggal dalam kondisi rumah tidak layak huni. Kondisi tidak layak huni ini meliputi rumah yang belum dialiri listrik, memiliki lantai tanah, kesulitan akses air bersih, serta minimnya sanitasi. Pemerintah harus memperkuat kementerian yang bertanggung jawab dalam kebijakan penyediaan rumah agar dapat mengatasi masalah tersebut secara efektif. Hashim juga memberikan dukungannya terhadap usulan dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) untuk mendirikan kementerian khusus yang mengurusi masalah perumahan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kementerian yang fokus pada bidang perumahan dapat membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Dalam konteks pembelian rumah untuk generasi mendatang, tantangan semakin besar. Kesenjangan antara besaran penghasilan dan harga rumah semakin melebar, sehingga memerlukan solusi yang beragam. Di samping pendanaan dari bank dalam bentuk *Kredit Pemilikan Rumah* (KPR) yang menawarkan bunga ringan, juga diperlukan kemudahan dalam uang muka serta subsidi dari pemerintah. Survei yang dilakukan oleh Pinhome menunjukkan bahwa mayoritas pasar properti dikuasai oleh kalangan milenial (53 persen), diikuti oleh Generasi Z (26 persen), Generasi X (20 persen), dan Baby Boomer (1 persen). Dari keseluruhan individu dalam survei, 76 persen berstatus menikah dan membutuhkan hunian untuk keluarga mereka. Lebih detail lagi, hasil survei mengungkapkan bahwa 49 persen motivasi untuk membeli rumah berasal dari kebutuhan keluarga, 48 persen terkait kondisi ekonomi yang stabil, dan 34 persen sebagai investasi. Ketika membahas aspek pembiayaan, tabungan memegang peranan teratas dengan 53 persen responden, diikuti pinjaman dari keluarga (29 persen), kredit perbankan (28 persen), dan pinjaman dari lembaga non-perbankan (26 persen). Fakta menarik yang muncul adalah bahwa generasi mendatang, dikenal sebagai generasi *sandwich*, seringkali tertahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk memiliki rumah tanpa dukungan pendanaan yang memadai. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa 18 persen generasi saat ini membeli rumah dengan menggunakan tabungan pribadi dan bantuan dari keluarga, sementara yang memanfaatkan fasilitas KPR/KPA justru mengalami penurunan sebesar 8 persen pada kuartal II jika dibandingkan dengan kuartal I 2024. Terkait lokasi rumah, kawasan Jabodetabek masih menjadi pilihan utama. Bogor mencatatkan minat pembelian tertinggi dengan persentase mencapai 56 persen, diikuti oleh Bekasi (23 persen), Depok (11 persen), Tangerang (8 persen), dan Jakarta (2 persen). Dalam hal pencarian rumah, generasi saat ini lebih cenderung memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama (63 persen), disusul aplikasi mobile (35 persen), situs properti (34 persen), serta lokapasar (33 persen). Kriteria lain yang juga penting bagi mereka dalam memilih properti adalah kedekatannya dengan fasilitas kesehatan (64 persen), tempat kerja (62 persen), keamanan serta kenyamanan (60 persen), serta kesesuaian dengan anggaran yang dimiliki (48 persen). Aspek pendanaan tetap menjadi faktor krusial bagi generasi masa kini dalam membeli rumah. Namun, mendapatkan pendanaan bukanlah hal yang mudah. Terdapat kasus di mana pengajuan *KPR/KPA* ditolak oleh bank meskipun pemohon telah melakukan pembayaran uang muka. Generasi *sandwich* tidak jarang terpaksa berutang kepada bank atau lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan ada yang terhambat dalam pengajuan pinjaman akibat catatan kredit di Bank Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, M. Hidayat, pentingnya aksesibilitas pembiayaan ini agar program perumahan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan peran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam mendukung pendanaan bagi masyarakat yang terkendala dalam membeli rumah, termasuk melalui penyediaan dana subsidi dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Meskipun saat ini banyak bank dan lembaga pembiayaan telah menawarkan *KPR/KPA* dengan tenor lebih dari lima tahun, beberapa generasi seperti Milenial dan Gen Z masih enggan memanfaatkannya. Sebagian dari mereka lebih memilih untuk menyewa rumah sembari mengumpulkan dana. Misi pemerintah selanjutnya adalah memastikan ketersediaan sumber pendanaan yang terjangkau guna membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam pembelian rumah. Selain itu, pemerintahan yang baru harus memperkuat daya beli masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari sistem pengupahan hingga iklim berbisnis yang mendukung. Dengan meningkatnya jumlah generasi *sandwich* yang sulit memenuhi kebutuhan tempat tinggal, sangat penting untuk tidak membebani mereka dengan biaya tambahan setelah memiliki rumah seperti biaya perawatan, cicilan, serta transportasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi program pembangunan tiga juta rumah per tahun, dukungan yang intensif tidak hanya dari aspek finansial tetapi juga dari segi politik sangat diperlukan agar implementasinya merata di semua daerah. Apabila program ini dapat dijalankan secara serentak di berbagai daerah, pencapaian target tiga juta rumah per tahun akan menjadi lebih realistis dan lebih mudah dicapai. ANTARA