JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengungkapkan pentingnya setiap Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) untuk fokus pada pengembangan komoditas unggulan di wilayah masing-masing. Hal ini dikemukakan saat acara PLUT Award 2024 yang berlangsung di Jakarta pada hari Rabu. Menurut Teten, setiap daerah di Indonesia memiliki potensi unggulan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana cara mengoptimalkan potensi-potensi tersebut sehingga dapat bersaing di skala internasional dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Ia menegaskan, "Nanti ini yang akan kami prioritaskan." Lebih lanjut, Teten menekankan perlunya membangun citra merek yang kuat serta melakukan kegiatan pemasaran secara efektif. Produk lokal harus dipasarkan dengan strategi *branding* yang menarik dan memanfaatkan peluang dalam pemasaran digital yang kini tengah berkembang pesat. Seiring dengan itu, Teten juga mendorong KUMKM untuk terus berinovasi, baik dari segi produk maupun teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Inovasi memiliki peranan penting dalam menjaga daya tarik produk di tengah kompetisi yang semakin ketat di pasaran. Teten menambahkan bahwa pentingnya aspek sertifikasi dan legalitas usaha tidak boleh diabaikan. Hal ini berkaitan dengan sertifikasi produk halal, keamanan pangan, dan lain-lain, yang kini menjadi tuntutan pasar. Ia juga menjelaskan bahwa PLUT-KUMKM memainkan peran strategis dalam mendukung pengembangan KUMKM di seluruh Indonesia. Keberadaan PLUT sebagai pusat layanan usaha terpadu untuk KUMKM diharapkan dapat diperkuat lebih lanjut agar berfungsi sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam perannya, PLUT tidak hanya sebagai pusat unggulan, tetapi juga berfungsi untuk memperluas jaringan pemasaran dan produksi. Teten menyatakan bahwa PLUT diharapkan dapat berkolaborasi dengan rumah produksi bersama (RPB) untuk meningkatkan kapasitas produksi komoditas unggulan daerah. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemkop UKM, Yulius, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 100 PLUT-KUMKM yang beroperasi di 26 provinsi serta 74 kabupaten/kota di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 31 PLUT-KUMKM telah memperoleh status unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Pemerintah kini berupaya untuk meningkatkan status kelembagaan PLUT-KUMKM yang telah menjadi UPTD untuk bertransformasi menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Yulius menjelaskan bahwa peningkatan legalitas PLUT-KUMKM ke UPTD dan implementasi BLUD bertujuan agar PLUT-KUMKM menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada alokasi anggaran dari APBN atau APBD. ANTARA