JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengambil inisiatif untuk melatih pendamping desa demi mendorong masyarakat dalam mewujudkan konsep Desa Berketahanan Iklim. Pelatihan ini diharapkan dapat membekali pendamping desa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan program-program terkait perubahan iklim di tingkat desa. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta, menjelaskan bahwa pendamping desa diharapkan tidak hanya menjalankan tugas formalnya, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam berbagai program yang ditetapkan oleh Kemendes. Dalam konteks pengembangan Desa Berketahanan Iklim, Kemendes PDTT berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan bahwa Dana Desa pada tahun 2025 difokuskan pada upaya penanganan perubahan iklim yang lebih efektif. Ivan menambahkan bahwa komitmen telah ditegaskan antara Kemendes dan Kemenkeu, yang nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Mendes atau Menkeu untuk menegaskan prioritas tersebut. Proses penyusunan program-program yang bertujuan untuk mencapai Desa Berketahanan Iklim sedang berlangsung dan menjadi perhatian utama Kemendes PDTT saat ini. Dalam kesempatan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid, menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan ini. Dia menyampaikan bahwa memecahkan masalah lingkungan, termasuk perubahan iklim, tidak bisa hanya diandalkan pada satu atau dua pihak. "Kita perlu membangun kolaborasi yang solid, karena jika berjalan sendiri-sendiri, kita tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan," ungkap Taufik. Kemendes PDTT, sesuai dengan pernyataan Taufik, berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan berbagai institusi guna mendukung pencapaian Desa Berketahanan Iklim. Beberapa pihak yang terlibat dalam sinergi ini antara lain Kemendes PDTT, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, kolaborasi ini juga mencakup lembaga-lembaga penting lainnya, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Keuangan, serta pemerintah desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan kolaborasi yang luas ini, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat lebih siap menghadapi dampak dari perubahan iklim yang semakin nyata. ANTARA