DENPASAR –
**Borneonews - Badung, Bali**, Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Dalam raperda tersebut, diusulkan pendapatan daerah sebesar lebih dari Rp10,4 triliun. Plt Bupati Badung, I Ketut Suiasa, mengungkapkan bahwa postur Rancangan APBD untuk tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pendapatan daerah dirancang mencapai Rp10,4 triliun lebih, yang berarti terdapat kenaikan sebesar Rp897 miliar atau 9,36 persen dibandingkan anggaran induk tahun 2024 yang hanya sebesar Rp9,5 triliun. Dalam rincian yang disampaikan, struktur pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirancang sebesar Rp9,6 triliun lebih, di samping pendapatan transfer yang mencapai Rp799 miliar lebih. Pemkab Badung juga mengusulkan belanja daerah yang diperkirakan akan mencapai sekitar Rp10,5 triliun lebih, mengalami peningkatan sebesar Rp861 miliar atau 8,9 persen dari anggaran induk 2024 yang sebesar Rp9,6 triliun lebih. Ketut Suiasa menjelaskan bahwa alokasi belanja daerah terdiri dari beberapa pos. Belanja operasi direncanakan sebesar Rp5,5 triliun lebih, belanja modal mencapai Rp3,1 triliun lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp72 miliar lebih, dan belanja transfer diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun lebih. Untuk aspek pembiayaan, Ketut Suiasa menguraikan bahwa penerimaan pembiayaan dirancang sebesar Rp115 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar dijejaki untuk penyertaan modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Selain itu, ia menekankan pentingnya rancangan APBD 2025 ini disusun dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi, inklusivitas, serta kelangsungan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Proses ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga merata. Ketut Suiasa juga menekankan bahwa proyeksi belanja, pendapatan, dan pembiayaan perlu dirancang secara fleksibel. Hal ini sangat penting untuk mengantisipasi ketidakpastian yang mungkin muncul, terutama dalam konteks transisi pemerintahan daerah. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa program-program prioritas yang terdapat dalam APBD 2025 akan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian lokal, serta mewujudkan keadilan sosial. Budget yang diajukan juga akan mencakup berbagai bidang prioritas yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aspek kebudayaan dan pariwisata. Cakupan yang luas ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Badung dan mempercepat pembangunan infrastruktur. ANTARA