PALU –
**Borneonews - Palu**, Konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia (KNMKI) mengajak semua pihak untuk berkomitmen dalam pengelolaan industri nikel yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam acara yang berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah, Ketua Panitia KNMKI, Linda Rosalina, menyampaikan bahwa upaya untuk menciptakan masa depan yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat lokal dan keberlangsungan lingkungan sangatlah penting. Linda menekankan bahwa Indonesia berambisi untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasokan nikel global, terutama di tengah transisi energi yang sedang berlangsung. Namun, ambisi ini menghadirkan berbagai tantangan sosial dan dampak lingkungan yang perlu diperhatikan secara serius. Sebanyak 15 organisasi masyarakat sipil turut hadir dalam forum KNMKI, di mana para peserta membahas isu-isu fundamental yang berkaitan dengan industri nikel di Indonesia. Acara ini mengusung tema yang sangat relevan, yaitu telaah kritis terhadap industri pertambangan serta hilirisasi nikel dengan pendekatan keadilan sosial dan lingkungan. Dalam upaya untuk mempelajari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan industri nikel, Linda menjelaskan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah memberikan analisis menyeluruh mengenai aspek sosial, dampak lingkungan, serta tata kelola industri nikel. Hal ini terutama difokuskan pada penciptaan keadilan untuk masyarakat setempat. Pius Ginting, Direktur Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), mencatat bahwa penggunaan *PLTU* batu bara dalam industri nikel menjadi salah satu sumber utama pencemaran udara dan air di wilayah Sulawesi. Ia menegaskan pentingnya pengembangan jaringan transmisi yang mampu mendorong penggunaan energi terbarukan di kawasan industri. "Pembatasan pada produksi nikel sangat diperlukan agar sejalan dengan upaya pengembangan energi terbarukan, yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat lokal," jelasnya dengan tegas. Melalui forum ini, KNMKI berharap dapat memperkuat kerjasama dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab dalam industri nikel di Tanah Air. ANTARA