JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Habib Idrus Salim Al Jufri, menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan kerja sebagai fokus utama bagi pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo dan Gibran. Dia menyarankan agar pemerintah mengintegrasikan program ini dalam agenda mereka untuk periode 2024 hingga 2029. Habib berpendapat bahwa penciptaan lapangan kerja sangat krusial, terutama dalam konteks tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan daya beli masyarakat yang telah terlihat, ditandai dengan deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir. Menurutnya, kondisi ekonomi yang ada saat ini jauh dari harapan. Ia mencatat bahwa fenomena PHK yang meningkat, disertai dengan berkurangnya daya beli masyarakat, mesti ditangani dengan serius. "Penciptaan lapangan kerja adalah solusi terbaik untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat," ujarnya. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, selama rentang waktu Januari sampai November 2023, sebanyak 57.923 orang dilaporkan mengalami PHK. Kebanyakan dari pemutusan hubungan kerja ini terjadi di wilayah Jawa Tengah, diikuti oleh DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Di DKI Jakarta, sektor jasa seperti restoran dan kafe menjadi yang paling banyak mengalami PHK, sementara di Jawa Tengah, sektor yang paling terdampak adalah manufaktur, tekstil, garmen, dan alas kaki. Selain itu, pada periode Januari hingga Agustus 2024, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 46.240 orang. Menyikapi hal ini, Habib berkomitmen untuk memperjuangkan penyediaan lapangan kerja sebagai salah satu program kerjanya sebagai wakil rakyat. "Saya ingin membuka sebanyak mungkin lapangan kerja untuk masyarakat. Untuk langkah awal, akan kita fokuskan di daerah pemilihan saya, Banten III (Tangerang Raya)," tegasnya. Lebih jauh, Habib juga menyerukan agar pemerintahan baru memberikan perhatian lebih kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Ia menjelaskan bahwa UMKM menyerap sekitar 97 persen dari total angkatan kerja Indonesia. Selain itu, UMKM menyumbang sekitar 60,4 persen dari total investasi dan berkontribusi sebesar 61 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. "Oleh karena itu, sangat penting untuk memprioritaskan UMKM dalam setiap kebijakan dan program ekonomi ke depan," pungkas Habib. ANTARA