BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarmasin**, Pemerintah Kota Banjarmasin yang terletak di Kalimantan Selatan telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pengadaan lahan. Upaya ini berfokus pada pembangunan infrastruktur, yang mencakup jalan, jembatan, serta revitalisasi sungai. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya masalah di kemudian hari. Wali Kota Banjarmasin, H. Ibnu Sina, menyatakan bahwa pengembangan program ini dilakukan dengan melibatkan edukasi seluruh perangkat pemerintahan daerah, dari tingkat kota hingga kelurahan. Proses perencanaan pengadaan lahan ini memerlukan sinergi yang baik di antara semua organisasi dalam pemerintahan. Keterpaduan ini penting agar tidak ada keputusan terburu-buru yang bisa menimbulkan kesalahan di masa depan. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Sina, keputusan yang diambil secara terg?sa dapat berakibat pada munculnya berbagai masalah, termasuk fluktuasi harga tanah yang tinggi. Untuk itu, hari ini ia mengusulkan agar Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki bank tanah. Kehadiran bank tanah akan memastikan bahwa semua langkah perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih lancar dan terkendali. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya untuk mempersiapkan lahan terlebih dahulu, terutama jika ada rencana pembangunan untuk sepuluh tahun ke depan. Dengan persiapan yang matang, diharapkan nilai tanah tidak akan meroket secara drastis. Ia mencontohkan pengalaman beberapa tahun lalu, di mana Pemkot Banjarmasin harus mengeluarkan anggaran hampir Rp80 miliar untuk pembebasan lahan di daerah Sungai Lulut, Banjarmasin Utara. Pembebasan lahan tersebut dilakukan untuk mendukung proyek pelebaran jalan dan pembangunan jembatan oleh Pemprov. Dalam kesempatan ini, Ibnu Sina menegaskan pentingnya mengikuti semua ketentuan hukum yang berlaku agar pengadaan lahan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ia berharap semua pihak terkait dapat memahami dan mematuhi aturan yang ada. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, Chandra, menambahkan bahwa sosialisasi mengenai pengadaan tanah dan dokumen perencanaan telah dilaksanakan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, saat ini bidang pertanahan berada di bawah instansi mereka sebagai fasilitator. Selanjutnya, mereka akan menyelaraskan pemahaman terkait aspek teknis pengadaan, termasuk dalam hal *timeline* pengadaan lahan. Chandra mengharapkan agar proses pengadaan tanah dapat berjalan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Dia juga mencontohkan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jembatan Mantuil yang dilakukan pada tahun 2023 sudah mengikuti SOP pengadaan lahan yang baku. ANTARA