BANDA ACEH –
**Borneonews - Banda Aceh**, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkomitmen untuk memperkuat kapasitas relawan disabilitas, generasi muda, serta kelompok masyarakat yang berisiko dalam upaya penanganan bencana. Hal ini bertujuan agar mereka lebih siap dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa depan. Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, pada peringatan bulan pengurangan risiko bencana (PRB) di Banda Aceh, menekankan pentingnya melihat kelompok disabilitas sebagai subjek, bukan hanya objek. Menurutnya, partisipasi aktif dari penyandang disabilitas dalam penanganan bencana adalah hal yang krusial. Pangarso menjelaskan bahwa BNPB berusaha untuk memberikan akses yang luas bagi kelompok disabilitas dalam meningkatkan kemampuan mereka terkait penanganan dan mitigasi bencana. Tujuannya adalah untuk mengubah pandangan bahwa mereka hanyalah individu yang diselamatkan ketika terjadi bencana, melainkan juga sebagai mereka yang memiliki peran penting dalam proses penyelamatan dan tanggung jawab saat darurat. "Lebih dari sekadar melihat dari segi fisik, kita perlu menilai dari kapasitas yang dimiliki oleh setiap individu," katanya. Selama ini, keterlibatan penyandang disabilitas dalam penanganan bencana sudah semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari adanya Peraturan Kepala BNPB nomor 14 tahun 2014 yang mengatur tentang penanganan dan perlindungan penyandang disabilitas serta terbentuknya unit layanan disabilitas. Pangarso mencontohkan beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB), yang sudah merumuskan kegiatan penanganan bencana bersama kelompok ini. Lebih menarik lagi, kelompok disabilitas juga telah menciptakan buku panduan evakuasi yang khusus ditujukan untuk penyandang disabilitas dan lansia selama keadaan darurat. Buku ini disusun oleh kelompok tersebut sendiri dengan mempertimbangkan kebutuhan yang spesifik dalam penanganan bencana. "Tujuannya adalah untuk memastikan mereka tidak hanya diselamatkan tetapi juga memiliki peran aktif dalam upaya penyelamatan serta bertanggung jawab dalam situasi darurat," ujarnya. Iis Yulianti, Analis Kebencanaan Ahli Muda di Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penanganan bencana bagi kelompok disabilitas, mengingat banyaknya tempat tinggal mereka berada di daerah rawan bencana. "Selama bencana, mereka juga bisa berfungsi sebagai *frontliner* atau garda terdepan. Jika kita tidak memberikan peningkatan kapasitas ini, dampaknya bisa sangat fatal, seperti kehilangan jiwa, harta benda, dan aset lainnya," jelasnya. BNPB mencatat bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 53 ribu desa atau kelurahan yang rawan bencana, yang dihuni oleh lebih dari 51 juta keluarga. Berbagai macam bencana yang sedang mengancam mencakup gempa bumi, tsunami, gunung berapi, longsor, kebakaran hutan, kekeringan, serta banjir. Situasi ini tentunya menjadi perhatian bagi semua pihak di Tanah Air untuk terus meningkatkan mitigasi risiko, pengetahuan, dan kapasitas dalam penanganan bencana. "Kita adalah negara kepulauan, sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menghadapi bencana. Mengandalkan BNPB, BPBD, Basarnas, atau tim *rescue* lainnya untuk melakukan evakuasi tentu memerlukan waktu dan akses yang tidak selalu mudah. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu menyelamatkan diri mereka sendiri," ujar Iis Yulianti menutup penjelasannya. ANTARA