JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Agama Republik Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan sebanyak 432 Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian pesantren. Langkah ini merupakan wujud afirmasi pemerintah terhadap kontribusi pesantren dalam perjuangan dan pembangunan bangsa. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan bahwa kemandirian pesantren sangat penting agar institusi pendidikan ini dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Program yang bertujuan untuk menciptakan pesantren yang mandiri secara ekonomi ini telah dimulai sejak tahun 2021 dan hingga saat ini sudah ada 3.576 pesantren yang mendapatkan manfaat dari program tersebut. Sejak menjabat sebagai Menteri Agama, Yaqut berkomitmen untuk memastikan bahwa pesantren memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Kemandirian bagi pesantren diberikan melalui pelatihan, pendampingan, serta bantuan inkubasi bisnis. Di fase awal, sebanyak 105 pesantren menerima bantuan dengan total anggaran mencapai Rp37,45 miliar. Pada tahun 2022, program ini diperluas untuk menjangkau 504 pesantren dengan total bantuan mencapai Rp46 miliar. Memasuki tahun ketiga, Kementerian Agama memperluas program ini untuk 1.467 pesantren dengan total bantuan mencapai Rp245,55 miliar. Pada tahun ini, anggaran sebesar Rp160,50 miliar telah disiapkan untuk 1.500 pesantren yang menjadi target program Kemandirian Pesantren. "Saat ini, kami telah berhasil membentuk 432 BUMP," ungkap Menteri Agama. BUMP ini bergerak di berbagai sektor usaha, termasuk industri pengolahan, jasa, informasi dan komunikasi, perdagangan, persewaan, katering, serta sektor pertanian, perikanan, dan hiburan. Di samping itu, terdapat juga usaha di bidang digital, percetakan, warung kelontong, laundry, souvenir, konveksi, dan penyedia air minum. Ke depan, kementerian berencana untuk terus memfasilitasi pesantren peserta program Kemandirian dengan berbagai pihak. Bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama akan membantu pesantren dalam meningkatkan akses pasar dan permodalan. Sinergi juga akan dilakukan dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam membentuk layanan keuangan syariah dan program Baitul Mal wat Tamwil. Selain itu, kerjasama akan dijalin dengan Bank Indonesia dalam membangun jejaring bisnis bagi pesantren, termasuk bisnis digital dan program hijau. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga akan terlibat dalam mendukung pengembangan santri digitalpreneur. Pesantren yang menjadi penerima manfaat dari program Kemandirian juga akan difasilitasi untuk membangun sinergi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kerjasama ini mencakup pembentukan merek, fasilitasi izin usaha, dan sertifikasi halal. Menteri Agama juga menyatakan bahwa pihaknya sedang menjajaki kerjasama dengan Kementerian Perdagangan untuk penataan bisnis pesantren. Kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan pun diharapkan dapat memberikan pelatihan kerja dan mendirikan Balai Latihan Kerja Komunitas. Lebih jauh, Yaqut menambahkan bahwa pesantren juga akan digandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan budidaya ikan secara berkelanjutan melalui sistem bioflok. Kerjasama dengan Kementerian Pertanian juga direncanakan untuk membangun ekosistem bisnis pertanian di pesantren. ANTARA