BOGOR –
**Borneonews - Sukabumi**, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi menjalin kerja sama dengan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) atau *Samsat* untuk meningkatkan kesadaran serta disiplin pemilik kendaraan umum, baik angkutan penumpang maupun barang, dalam melaksanakan uji KIR. Kepala Unit Pelayanan Teknis UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (UPT PKB Dishub) Kota Sukabumi, Endro, menyampaikan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan program yang mendorong pemilik angkutan agar rutin menjalani uji KIR. Hal ini sangat penting untuk memastikan kendaraan memenuhi standar keselamatan dan emisi yang berlaku. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan hasil dari uji KIR dapat dijadikan syarat dalam proses perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang sekaligus meningkatkan disiplin dan kesadaran pemilik kendaraan tentang pentingnya uji KIR. Endro juga menambahkan bahwa kebijakan Pemkot Sukabumi yang menetapkan pemeriksaan KIR gratis untuk kendaraan angkutan umum sejak awal 2024, awalnya mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian. Namun, setelah pertengahan tahun, terlihat penurunan dalam jumlah kendaraan yang datang untuk melakukan uji KIR. Penurunan ini diduga terkait dengan dibebaskannya tarif uji KIR dan tidak adanya sanksi bagi pemilik kendaraan yang belum melakukan pengujian. "Kami jelas menyayangkan hal ini. Kebijakan tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh para pemilik kendaraan untuk secara rutin melaksanakan uji KIR. Pengujian ini sangat penting untuk memastikan keselamatan dalam berkendara," ungkapnya. Melalui kerja sama ini, pihak Dinas Perhubungan berharap kesadaran pemilik angkutan penumpang dan barang akan terus meningkat. Diingatkan agar mereka tidak hanya melaksanakan uji KIR karena adanya ancaman sanksi, tetapi lebih kepada kesadaran akan pentingnya keselamatan saat berlalu lintas. Selama periode Januari hingga September 2024, tercatat sebanyak 3.574 unit kendaraan umum telah melakukan uji KIR. Namun, dari jumlah tersebut, beberapa kendaraan ditemukan dalam kondisi kurang layak untuk beroperasi dan membutuhkan perbaikan, serta emisi gas buang yang melebihi batas yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap keselamatan dan kelayakan kendaraan umum yang beroperasi di wilayah tersebut. ANTARA