JAKARTA –
**Borneonews - Vientiane, Laos**, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menegaskan bahwa kehadiran perwakilan Myanmar di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tidak akan memengaruhi keputusan yang telah disepakati dalam Konsensus Lima Poin. Konsensus ini berfungsi sebagai dasar penyelesaian krisis di negara tersebut. Dalam KTT ASEAN yang berlangsung di Vientiane, Laos, perwakilan yang dikerahkan oleh Junta Militer Myanmar terdiri dari Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri. Ini menandai kehadiran Myanmar untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir setelah kudeta yang terjadi pada 2021. Meskipun Myanmar hadir dalam pertemuan ini, Retno menegaskan bahwa negara tersebut tidak dapat menghalangi proses pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh negara-negara anggota lainnya. "Walaupun Myanmar turut serta di tingkat KTT dan menteri luar negeri, mereka tidak dibenarkan memblock proses pengambilan keputusan," ujarnya dalam sebuah keterangan pers di sela-sela KTT tersebut. Retno juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti di bawah kepemimpinan Brunei Darussalam, Kamboja, dan Indonesia, Myanmar memilih untuk tidak mengirimkan perwakilan politik. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa keanggotaan Myanmar tidak menghambat kinerja ASEAN secara keseluruhan, serta untuk menjaga agar keputusan yang diambil oleh para pemimpin ASEAN tetap bisa dilaksanakan. "Aturannya tetap sama, meskipun Myanmar memperlakukan situasi ini secara berbeda. Di bawah kepemimpinan Brunei, Kamboja, dan Indonesia, mereka tidak mengirimkan perwakilan. Namun kini mereka memutuskan untuk mengirimkan, meskipun tetap tidak mengubah keputusan ASEAN," tambah Retno. Ia juga menyatakan bahwa keberadaan atau tidaknya perwakilan non-politik yang dikirim oleh Myanmar tidak berdampak pada Komitmen Konsensus Lima Poin, yang tetap harus dijalankan. Konsensus tersebut telah mendapatkan dukungan luas dari komunitas internasional, salah satunya dengan ditunjuknya Julie Bishop, Mantan Menteri Luar Negeri Australia, sebagai utusan khusus PBB untuk Myanmar. Retno menyimpulkan, "Saya tidak mengetahui pertimbangan mereka, tetapi yang jelas adalah Konsensus Lima Poin harus dijalankan." ANTARA