GORONTALO –
**Borneonews - Bone Bolango**, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bone Bolango, yang terletak di Provinsi Gorontalo, mengemukakan empat aspek penting dalam usaha menekan angka inflasi di wilayah tersebut. Dalam pernyataannya pada Rabu, 10 Oktober 2023, Sekretaris TPID Bone Bolango, Ichsan Budiman Wantogia, menegaskan bahwa keempat aspek ini dikenal dengan sebutan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan distribusi, aksesibilitas distribusi, serta komunikasi yang efektif. Ichsan menjelaskan lebih lanjut bahwa kolaborasi antara berbagai pihak dalam program pengendalian inflasi ini sangat diperlukan. Ia menggarisbawahi pentingnya komunikasi antar daerah sebagai salah satu langkah strategis dalam menangani permasalahan inflasi di wilayah tersebut. Dalam upaya mengoptimalkan aspek 4K, TPID Bone Bolango, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, membentuk kerjasama dalam penyediaan komoditas pertanian. Fokus utama dari kerjasama ini adalah pada pasokan cabai rawit dan cabai keriting, yang dijalin dengan Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah. Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Bone Bolango dan Pemkab Parigi Moutong telah mencatatkan kesepakatan untuk berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan akan komoditas pertanian lainnya. Hal ini menjadi bagian dari nota kesepahaman yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi program wajib dari TPID Bone Bolango. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bone Bolango, Ichsan Budiman Wantogia, menjelaskan bahwa terdapat sembilan upaya yang harus dilaksanakan untuk mengendalikan inflasi, salah satunya adalah melalui kerjasama antar daerah. Ia merasa bangga bahwa Kabupaten Bone Bolango telah mendapatkan Penghargaan TPID Award se-Sulawesi pada tahun 2021 dan 2022 dalam kategori pengendalian inflasi daerah. “Alhamdulillah, atas prestasi tersebut kami memperoleh Dana Insentif Daerah Bidang Pengendalian Inflasi sebesar Rp8,9 miliar,” tutur Ichsan. Pada tahun 2024 mendatang, Kabupaten Bone Bolango juga dijadwalkan untuk menerima penghargaan dalam bentuk Dana Insentif Fiskal Daerah Bidang Pengendalian Inflasi yang jumlahnya mencapai Rp5,8 miliar. ANTARA