JAKARTA –
**Borneonews - Istanbul**, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait pernyataan dari pemerintah Israel mengenai distribusi senjata kepada warganya. Israel dilaporkan telah membagikan lebih dari 120.000 senjata dalam kurun waktu satu tahun terakhir dan berencana untuk melanjutkan distribusi tersebut. Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Jeremy Laurence, mengeluarkan pernyataan yang menyoroti masalah ini kepada media pada Senin. Pernyataan tersebut muncul terkait dengan akumulasi senjata sejak 7 Oktober 2023, ketika serangan Israel di Gaza mulai terjadi. Menurut Laurence, situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Laurence menegaskan bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel yang terafiliasi dengan kelompok kanan, Itamar Ben-Gvir, hanya akan memperburuk keadaan. Ia menekankan bahwa kekhawatiran utama mereka berfokus pada "peningkatan tajam" dalam kekerasan yang terjadi di kawasan tersebut. Menyusul laporan dari Kantor PBB untuk Hak Asasi Manusia yang dirilis pada bulan Desember, Laurence menyebutkan adanya "kekhawatiran serius" terkait dengan distribusi senjata oleh militer Israel di Tepi Barat. Laporan tersebut juga mencatat bahwa banyak insiden kekerasan yang melibatkan pemukiman illegal Israel, di mana lebih dari sepertiga dari insiden tersebut dikategorikan sebagai penggunaan senjata api, termasuk penembakan. Lebih lanjut, Laurence merujuk pada laporan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang dilaporkan pada bulan September. Guterres mencatat bahwa terdapat 1.350 serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina yang berada di Tepi Barat yang diduduki, di mana 55 serangan di antaranya menggunakan senjata api. Laurence juga mencatat laporan tahunan dari Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, yang telah diajukan kepada Dewan HAM PBB pada Februari. Laporan tersebut menyoroti kekhawatiran mengenai penggunaan bahasa provokatif oleh pejabat senior Israel. Dalam hal ini, Laurence menekankan kembali peringatan Turk yang menyatakan bahwa beberapa pernyataan dari para pemimpin politik dan militer Israel telah menurunkan martabat warga Palestina. Selain itu, pernyataan tersebut dianggap meremehkan komitmen terhadap hukum humaniter internasional. Sebagai contoh, Ben-Gvir mengeluarkan komentar kontroversial dalam sebuah video pada bulan Juni yang menyatakan bahwa "Tahanan seharusnya ditembak di kepala alih-alih diberi lebih banyak makanan." Laurence mengutip seruan dari Turk yang mendorong pemimpin Israel untuk mengambil tindakan yang mampu mencegah ujaran kebencian serta menghindari hasutan untuk melakukan kekerasan. Sejak 7 Oktober 2023, kekerasan yang dilakukan oleh pemukim illegal Israel terhadap warga Palestina telah meningkat pesat. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa setidaknya 719 warga Palestina, termasuk 160 anak-anak, telah kehilangan nyawa, serta hampir 6.200 orang lainnya mengalami luka-luka dan sekitar 10.900 orang ditahan di wilayah pendudukan. Eskalasi kericuhan ini menyusul pendapat penting dari Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa pendudukan Israel selama beberapa dekade di tanah Palestina adalah ilegal dan menyerukan evakuasi semua pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Menurut estimasi, terdapat sekitar 720.000 warga Israel yang tinggal di pemukiman ilegal di wilayah Tepi Barat yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur. Masyarakat internasional, termasuk PBB, secara tegas menganggap pemukiman ini sebagai ilegal sesuai dengan hukum internasional. Bahkan, Amerika Serikat secara eksplisit menyatakan bahwa perluasan pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki tidak konsisten dengan hukum internasional. ANTARA