JAKARTA –
**Borneonews - Beirut**, Penjabat Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, menyatakan pada hari Rabu bahwa baik negara-negara Arab maupun internasional terus melakukan berbagai upaya diplomatik untuk menghentikan serangan Israel terhadap Lebanon. Mikati menegaskan bahwa meskipun Israel menunjukkan sikap yang keras, upaya tersebut tetap berlanjut. Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya, Mikati menyebutkan bahwa ada anggapan di kalangan beberapa pihak bahwa upaya diplomatik sedang mandek. Namun, ia menekankan, "Itu tidak benar, kami terus melakukan kontak yang diperlukan." Dia mencatat bahwa mitra-mitra Lebanon, baik dari kalangan negara Arab maupun negara asing, terus memberikan tekanan dalam rangka gencatan senjata. Gencatan senjata ini diharapkan dapat membuka jalan bagi diskusi mengenai langkah-langkah politik yang lebih substansial, termasuk pelaksanaan Resolusi PBB 1701. Resolusi tersebut, yang diadopsi pada 11 Agustus 2006, meminta penghentian total pertempuran antara Lebanon dan Israel. Resolusi ini juga mengatur pembentukan zona demiliterisasi antara *Blue Line*, yang merupakan garis perbatasan antara Lebanon dan Israel, serta Sungai Litani. Di zona ini, hanya Angkatan Bersenjata Lebanon dan Pasukan Sementara PBB untuk Lebanon (*UNIFIL*) yang diizinkan memiliki senjata dan peralatan militer. Lebih lanjut, Mikati menyoroti bahwa krisis pengungsi akibat serangan Israel telah menghadirkan "tantangan" serius bagi pemerintah Lebanon. Sejak 23 September, Israel telah meluncurkan serangan udara besar-besaran dengan klaim menargetkan Hizbullah. Serangan tersebut telah mengakibatkan lebih dari 1.250 korban jiwa dan lebih dari 3.618 orang terluka, serta memaksa lebih dari 1,2 juta orang menjadi pengungsi. Serangkaian serangan udara ini merupakan bagian dari eskalasi yang terjadi dalam perang lintas batas antara Israel dan Hizbullah, yang telah berlangsung sejak dimulainya serangan brutal Tel Aviv di Jalur Gaza, yang dimulai setelah serangan Hamas setahun lalu. ANTARA