JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Polres Metro Jakarta Selatan sedang menyelidiki sebuah kasus dugaan penganiayaan yang menimpa seorang siswa berusia 16 tahun, yang dikenal dengan inisial AA. Insiden ini terjadi pada Selasa, 8 Oktober, di lingkungan SMA Islam As-Syafi’iyah 01 yang berada di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Kejadian itu berlangsung sekitar pukul 11.45 WIB. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, menyampaikan bahwa laporan pengaduan (LP) telah diterima dan saat ini tengah dalam tahap penyelidikan. Gogo mengemukakan hal tersebut kepada wartawan di Jakarta pada hari Kamis. Menurut penjelasan dari ayah korban, Mukti yang berusia 49 tahun, kejadian ini bermula ketika anaknya ditarik oleh siswa kelas 12 dan 11 dari dalam area sekolah menuju ke luar pagar sekolah. Di luar sekolah, siswa tersebut mengalami pemukulan yang menyebabkan korban luka memar dan tidak sadarkan diri. Salah satu saksi mata kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak sekolah. Setelah pihak sekolah mengetahui situasi tersebut, mereka segera menghubungi keluarga korban dan membawanya ke RSUD Budhi Asih untuk mendapatkan perawatan medis. Mukti mengungkapkan bahwa salah satu siswa yang terlibat dalam insiden dan mengantar korban ke rumah sakit mengaku bernama Nabil, informasi yang juga dikonfirmasi oleh pihak guru di sekolah tersebut. Dalam upaya mencari keadilan, kuasa hukum korban, Saut Hamonangan Turnip, meminta agar pihak sekolah tidak menyembunyikan fakta-fakta terkait kejadian. Ia juga menekankan pentingnya pihak kepolisian untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku. "Kami akan berjuang untuk menuntut keadilan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan akan melaporkan peristiwa ini kepada lembaga-lembaga terkait," ujarnya. Lembaga yang dimaksud mencakup Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Kementerian terkait, seperti Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta Komisi II dan Komisi IX DPR Republik Indonesia yang membidangi isu hukum dan hak asasi manusia. ANTARA