JAKARTA –
**Borneonews - Vientiane**, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, telah mengajukan usulan untuk mengaktifkan kembali jalur komunikasi langsung antara para pejabat tinggi ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Usulan ini bertujuan untuk membahas situasi yang ketat di Laut China Selatan. Dalam pertemuan tingkat tinggi antara ASEAN dan RRT, yang merupakan bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-45 di Vientiane, Laos, Wapres Ma'ruf menjelaskan bahwa reaktivasi jalur komunikasi yang telah disepakati sejak tahun 2016 ini sangat penting untuk mencegah terjadinya insiden di Laut China Selatan. Ma'ruf Amin menekankan bahwa konflik yang terjadi di Laut China Selatan tidak hanya berpengaruh pada kawasan Asia Tenggara, tetapi juga pada stabilitas dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia mendorong agar negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara damai melalui dialog, dengan menghormati hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*UNCLOS*) yang diadopsi pada tahun 1982. Wapres juga menegaskan pentingnya penyelesaian terkait dengan Kode Tata Perilaku antara ASEAN dan RRT yang ditargetkan dapat selesai pada tahun 2026. Topik ketegangan di Laut China Selatan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam KTT ke-45 ASEAN di Laos, di samping isu-isu lainnya seperti krisis di Myanmar dan konflik yang berlangsung di jalur Gaza. Ketegangan di Laut China Selatan semakin meningkat baru-baru ini, terutama terkait sengketa teritorial antara Tiongkok dan Vietnam serta antara Tiongkok dan Filipina. Dalam konteks ini, para pemimpin ASEAN meminta semua pihak untuk mematuhi norma hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang ditetapkan pada tahun 1982. Dalam perkembangan yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2024, terdapat laporan mengenai insiden tabrakan beberapa kapal antara Tiongkok dan Filipina di kawasan tersebut. Juru bicara penjaga pantai Filipina, Jay Tarriela, mengungkapkan bahwa tindakan kapal penjaga pantai Tiongkok mendekati Beting Sabina menyebabkan kerusakan pada dua kapal penjaga pantai Filipina. Sebaliknya, juru bicara penjaga pantai Tiongkok, Geng Yu, menyatakan bahwa dua kapal Filipina telah masuk secara ilegal ke perairan yang dikuasai, yaitu di sekitar Xianbin Reef. Insiden serupa juga terjadi pada tanggal 25 Agustus 2024, di mana kedua pihak kembali saling menyalahkan. Tiongkok dituduh menghalangi dua kapal Filipina yang sedang menjalankan misi kemanusiaan untuk mendistribusikan suplai logistik kepada kapal penjaga pantai Filipina, Teresa Magbuana, yang telah dikerahkan ke Sabina Shoal beberapa bulan sebelumnya. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengklaim memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas kepulauan yang dikenal sebagai "Nanhai Zhudao" di Laut China Selatan, yang mencakup Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao, dan Nansha Qundao, beserta perairan di sekitarnya. ANTARA