PADANG –
**Borneonews - Padang**, Pemerintah daerah yang berada di Provinsi Sumatera Barat perlu memperkuat upaya mereka dalam menarik investasi sebagai langkah antisipasi terhadap dampak jangka panjang dari deflasi yang terjadi di wilayah tersebut. Legislator Albert Hendra Lukman, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sumbar, menyatakan pentingnya pembukaan peluang investasi di daerah ini. Albert menyoroti bahwa deflasi telah terjadi untuk kelima kalinya sepanjang periode Januari hingga September 2024. Dalam pandangannya, investor yang berkeinginan untuk berinvestasi di Ranah Minang sering kali dihadapkan pada sejumlah permasalahan klasik, seperti isu terkait tanah ulayat yang kerap menjadi penghalang. Menurutnya, untuk mencapai solusi yang berkelanjutan, masyarakat serta pihak-pihak terkait harus menganalisis permasalahan tanah ulayat dengan perspektif manfaat jangka panjang. Salah satu contohnya adalah pembangunan infrastruktur yang bisa berkontribusi pada peningkatan perekonomian setempat. Menyoal langkah-langkah jangka pendek, Albert juga mengusulkan agar pemerintah provinsi memberikan insentif khusus kepada para petani dan pedagang yang terdampak secara langsung oleh deflasi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Namun, ia mengingatkan bahwa sebelum melaksanakan rencana tersebut, perlu ada kepastian mengenai ketersediaan anggaran dari Sumbar. Ia menekankan bahwa selama ini daerah tersebut cukup bergantung pada alokasi dari pusat. Lebih lanjut, ia mencatat bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023 mengalami defisit yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp350 miliar. Oleh karena itu, politisi dari PDI Perjuangan ini mendorong agar Pemerintah Provinsi Sumbar mencari terobosan dan inovasi baru untuk memaksimalkan potensi yang ada. Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar, Sugeng Arianto, merilis data bahwa pada bulan September 2024, provinsi ini mengalami deflasi sebesar 0,44 persen. Hasil survei yang dilakukan oleh tim BPS menunjukkan bahwa deflasi ini dipengaruhi oleh penurunan harga pada kelompok makanan, yang berdampak pada penurunan indeks harga konsumen. Namun, jika dilihat dari persentase year on year (yoy), BPS mencatat bahwa Ranah Minang masih mengalami inflasi sebesar 1,52 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya, mencapai 2,85 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,00. Sementara itu, Kota Padang tercatat sebagai daerah dengan inflasi terendah, yaitu sebesar 1,28 persen dan IHK 106,02. ANTARA