JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Dukungan terhadap kesejahteraan hakim merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga martabat lembaga peradilan. Dalam sebuah audiensi yang berlangsung antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan hakim-hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI), disampaikan bahwa legislatif tidak akan berdiam diri terkait masalah kesejahteraan hakim di Tanah Air. Para hakim yang hadir mengungkapkan keluhan serius mengenai kondisi kesejahteraan mereka yang menyedihkan. Dalam forum ini, perwakilan dari berbagai daerah menyampaikan bahwa mereka berada dalam keadaan mendesak dan sangat memprihatinkan. Keluhan ini berakar dari ketidakjelasan implementasi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pengujian materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012. Surat dari Ketua MA yang ditujukan kepada Presiden RI, tanggal 28 April 2023, berisi usulan perubahan terhadap PP yang mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim, sudah diteruskan oleh Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, sampai saat ini, belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut dari usulan tersebut. Sebagai respons terhadap situasi ini, para hakim menggelar aksi di berbagai lokasi dan melaksanakan mogok kerja massal dari tanggal 7 hingga 10 Oktober 2024. Pada 8 Oktober, mereka mengungkapkan keluhan tersebut di hadapan Komisi III DPR, berharap lembaga legislatif dapat memfasilitasi direvisinya PP Nomor 94 Tahun 2012 agar kesejahteraan hakim dapat diperbaiki. Usulan revisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan gaji pokok, tunjangan pensiun, tunjangan jabatan, serta tunjangan untuk biaya hidup. Selain itu, para hakim juga meminta dukungan untuk RUU Jabatan Hakim dan RUU *Contempt of Court* yang sebelumnya sudah diajukan. Tidak hanya isu kesejahteraan, para hakim juga mengedepankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku hakim guna menjamin profesionalisme dan akuntabilitas dalam lembaga peradilan. Mereka juga mencermati masalah lainnya, seperti ketiadaan rumah dinas, kewajiban membayar pajak sewa rumah, serta jaminan keamanan bagi hakim dan keluarganya. SHI memperkirakan terdapat beban perkara yang sangat tinggi di Indonesia, mencapai lebih dari delapan juta perkara. Rata-rata, seorang hakim di peradilan umum harus menangani sekitar 800 perkara. Akibat beban kerja yang begitu berat dan dukungan tunjangan yang tidak memadai, banyak hakim mengalami stres dan kejenuhan, yang dapat memicu pelanggaran etika oleh oknum tertentu. Tindakan serupa sebelumnya juga pernah dilakukan oleh hakim pada tahun 2012 ketika mereka mendatangi Komisi III DPR untuk mengadvokasi kesejahteraan. Kejadian ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap masalah yang dihadapi para hakim, terutama mengingat kedudukan negara kita sebagai negara hukum, seperti yang tercermin dalam konstitusi dan Program Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum. Dalam konteks lebih luas, dibandingkan dengan negara-negara lain, kondisi para hakim dan lembaga peradilan di Indonesia masih jauh dari memadai, yang berpotensi menurunkan martabat hakim dan lembaga tersebut. Ketika mencoba menciptakan sistem hukum yang adil dan kredibel, berbagai tantangan muncul, termasuk kekurangan sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, serta kebijakan yang ada. Komisi III DPR, dalam pelbagai kesempatan, telah mendengarkan keluhan yang sering diutarakan oleh para hakim mengenai berbagai masalah, seperti kesejahteraan, keamanan, serta kondisi standar kantor dan fasilitas yang sangat minim. Hal ini berakibat pada keuangan pribadi hakim sehingga mereka terpaksa menutup biaya-biaya tersebut dengan uang pribadi, yang pada gilirannya memperburuk kestabilan keuangan mereka. Di beberapa wilayah, situasi menjadi lebih memprihatinkan, di mana hakim harus berbagi kendaraan atau tempat tinggal yang sama dengan jaksa atau pihak berperkara, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai netralitas dan keamanan hakim dalam menjalankan tugasnya. Dalam laporan yang disusun Komisi III DPR berjudul *Transformasi Penegakan Hukum dan HAM*, dicatat bahwa situasi ini sangat memprihatinkan dan harus diwaspadai, mengingat adanya potensi penyalahgunaan serta pelanggaran kode etik. Berita mengenai berbagai persoalan di lembaga peradilan, termasuk pelanggaran hukum, korupsi, dan tindakan tidak etis lainnya, sering menghiasi media. Fenomena ini menciptakan situasi paradoks yang sulit dilacak sumber masalahnya. Dengan demikian, sangat penting untuk menggagas sebuah komitmen bersama guna meningkatkan kesejahteraan hakim serta integritas lembaga peradilan dengan cara yang seimbang. Dalam pertemuan tersebut, terdapat momen signifikan di mana para wakil hakim dan DPR menyatakan komitmen bersama. Dukungan yang disampaikan oleh presiden terpilih Jenderal (Pur) Prabowo Subianto melalui komunikasi telepon adalah hal yang menggembirakan bagi para hakim. DPR pun menyatakan bahwa dukungannya tidak terikat pada fraksi manapun. Hal ini menjadi simbol kebersamaan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas hakim sebagai salah satu penanda kemajuan sebuah negara. Prabowo Subianto menyatakan rencananya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dengan menambah remunerasi dan tunjangan, menekankan pentingnya bagi hakim untuk tidak berada dalam keadaan kekurangan jika ingin menghasilkan penegakan hukum yang mandiri dan bersih. Ia juga menjanjikan akan merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan alokasi dana bagi kesejahteraan hakim selama masa pemerintahannya. Tim Ekonomi Prabowo Subianto telah mendengarkan keluhan dari Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial terkait keadaan para hakim saat ini. Dari semua tinjauan tersebut, penting untuk memberikan apresiasi atas usaha Prabowo dan pimpinan DPR yang berupaya mendengarkan dan mencari solusi atas permasalahan ini. Tindakan tersebut dapat diharapkan segera membuahkan hasil melalui implementasi aturan-aturan yang berkaitan dengan kesejahteraan hakim, yang sangat dibutuhkan, terutama di daerah terpencil dan terpencil. Keadilan mesti tetap diperjuangkan, mempertahankan martabatnya agar tidak menemui jalan buntu. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Hinca Panjaitan, cita-cita keadilan tidak boleh terhambat. Untuk membangun lembaga peradilan yang kredibel, dibutuhkan infrastruktur yang mencukupi bagi pengadilan dan para hakim. Sangat penting untuk segera mengesahkan undang-undang yang menjamin pelaksanaan dan keberlangsungan lembaga peradilan, termasuk revisi RUU Jabatan Hakim. Kebutuhan untuk memberikan perhatian khusus terhadap keamanan dan perlindungan bagi hakim dan keluarganya, serta unsur transparansi dalam rekrutmen dan pengawasan, juga sangat mendesak. Kejelasan dalam pengaturan sumber daya anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan juga menjadi sektor yang tidak bisa diabaikan. Lebih jauh lagi, perlu ada penegasan mengenai integritas dan profesionalisme melalui pengawasan yang sistematis. Hal ini bisa terwujud melalui evaluasi kinerja, mutasi, serta penegakan kode etik yang ketat sekaligus terbuka. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akan ada peraturan yang dapat menjamin kesejahteraan, keamanan, kemerdekaan, dan profesionalisme hakim. Kita perlu menghargai profesi hakim sebagai pilar keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya memiliki martabat yang tinggi serta didukung oleh etika yang luhur. Untuk menciptakan lembaga peradilan yang berkeadilan, diperlukan upaya sistematis yang memastikan lembaga tersebut dapat beroperasi secara independen dan tidak terpengaruh oleh berbagai kepentingan luar. Sebagaimana dinyatakan oleh presiden terpilih, semua pihak harus berkolaborasi dalam menciptakan sistem peradilan yang profesional dan adil. Dengan harapan besar, kita semua harus mendukung upaya untuk membangun citra peradilan yang berkualitas dan memberikan kepercayaan masyarakat dalam mencari keadilan. Mari kita perkuat kerja sama dalam mendukung peningkatan kualitas lembaga peradilan di Indonesia. ANTARA