BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarmasin**, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Selatan (Kalsel) berkomitmen untuk menggandeng tokoh agama dalam upaya mengawasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2024. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk mencegah terjadinya politisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta pengaruh politik identitas. Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono, menyatakan harapannya agar peran tokoh agama lintas iman dapat membantu masyarakat dalam menghindari kerawanan yang disebabkan oleh politisasi SARA dan politik identitas. Pernyataan ini ia sampaikan saat melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan pemilihan yang bersifat partisipatif, di mana tema yang diangkat mencakup peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam memfasilitasi harmoni kehidupan beragama. Dalam sosialisasi tersebut, Aries menekankan pentingnya strategi untuk mencegah terjadinya pelanggaran, baik itu terkait politik identitas maupun penyebaran *hoaks*, ujaran kebencian, dan praktik politik uang. Diharapkan, diskusi yang melibatkan berbagai tokoh agama dapat menghasilkan gagasan yang mendukung terwujudnya pemilihan yang damai dan berkualitas tanpa intermisi politisasi SARA atau politik identitas. Bawaslu sendiri, menurut Aries, lebih mengedepankan pendekatan pencegahan dalam menghadapi potensi peningkatan politisasi SARA dan politik identitas, terutama selama tahapan kampanye yang sedang berjalan. Ia juga mengingatkan tim pasangan calon serta relawan bahwa penggunaan narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat merupakan tindakan yang melanggar aturan. Sebagai langkah tegas, Aries menegaskan Bawaslu akan memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas politik yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Sementara itu, Ketua FKUB Kalsel, M. Ilham Masykuri Hamdie, menambahkan bahwa menjaga kerukunan umat adalah perhatian utama bagi organisasi tersebut selama periode pilkada. Ilham menyatakan betapa pentingnya sinergi dengan Bawaslu untuk bersama-sama mengedepankan pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Ia menegaskan komitmennya untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik dan menjamin pelaksanaan Pilkada yang berlangsung dengan aman dan damai. ANTARA