MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Penyidik dari Kejaksaan Negeri Bima, yang terletak di Nusa Tenggara Barat, telah mengajukan permintaan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima untuk menyerahkan dokumen terkait program pengelolaan air limbah domestik. Permintaan ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bima, Catur Hidayat, dalam pernyataan di Mataram. Ia menjelaskan bahwa pengumpulan dokumen tersebut merupakan bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung mengenai dugaan adanya praktek korupsi yang diduga terjadi dalam pengelolaan limbah domestik antara tahun 2020 dan 2023. Catur Hidayat menjelaskan, "Kami telah meminta PUPR Kota Bima untuk menyerahkan dokumen yang terkait dengan pengelolaan limbah domestik. Saat ini, data yang diperlukan sedang disiapkan." Proses penyidikan ini tidak hanya melibatkan pengumpulan dokumen, namun juga pemeriksaan sejumlah saksi. Menurut Catur, orang-orang yang akan diperiksa sebagai saksi adalah mereka yang sebelumnya telah memberikan informasi selama tahap penyelidikan. "Semua individu yang telah kami klarifikasi pada tahap penyelidikan akan dijadwalkan untuk diperiksa lebih lanjut dalam proses penyidikan," lanjutnya. Program ini bertujuan untuk meminimalisir pencemaran lingkungan di wilayah Kota Bima. Catur menjelaskan bahwa setiap proyek fisik, termasuk pembangunan jaringan distribusi dan drainase, mencakup pelaksanaan program pengelolaan limbah tersebut. Dari penelusuran melalui laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Bima, diketahui bahwa terdapat banyak proyek terkait pengelolaan limbah. Pada periode 2020 hingga 2023, setidaknya tercatat 20 pekerjaan di tingkat kelurahan dengan total anggaran pekerjaan yang mendekati ratusan juta rupiah. ANTARA