JAKARTA –
**Borneonews - Vientiane, Laos**, Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, mengusulkan agar komunikasi langsung antara pejabat tinggi ASEAN dan pemerintah Tiongkok diperkuat kembali. Hal ini penting dilakukan untuk membahas ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan. Menurutnya, inisiatif ini dapat menghindari insiden yang berpotensi merugikan di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Ma'ruf Amin saat konferensi pada KTT ASEAN-China yang berlangsung dalam rangkaian KTT ASEAN ke-45 di Vientiane, Laos, pada hari Kamis. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa konflik yang berkepanjangan di Laut China Selatan membawa dampak tidak hanya bagi kawasan Asia Tenggara, tetapi juga bagi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia mendesak semua negara anggota ASEAN dan Tiongkok untuk berupaya menyelesaikan perselisihan dengan damai. Dialog yang dilakukan harus tetap mengacu pada hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*, UNCLOS) yang telah diadopsi pada tahun 1982. Ketegangan yang ada di Laut China Selatan menjadi salah satu topik utama dalam pembahasan KTT ASEAN ke-45 tersebut, di samping situasi krisis di Myanmar dan konflik yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Saat ini, masalah yang menonjol di Laut China Selatan berakar dari sengketa wilayah antara Tiongkok dengan Vietnam dan Tiongkok dengan Filipina. Para pemimpin ASEAN telah menyerukan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi norma hukum internasional yang diatur dalam Konvensi Maritim PBB tahun 1982. Informasi yang dihimpun pada 19 Agustus 2024 menunjukkan bahwa terjadi pertemuan antara beberapa kapal Tiongkok dan Filipina di sekitar wilayah tersebut. Juru bicara Penjaga Pantai Filipina, Jay Tarriela, menjelaskan bahwa kapal-kapal Penjaga Pantai Tiongkok yang berada dekat dengan Sabina Shoal menyebabkan sebuah tabrakan yang merusak dua kapal Penjaga Pantai Filipina. Namun, juru bicara Penjaga Pantai Tiongkok, Geng Yu, menyatakan bahwa kedua kapal tersebut telah secara ilegal memasuki perairan di sekitar Xianbin Reef. Insiden serupa juga terjadi pada 25 Agustus 2024, di mana masing-masing pihak saling menyalahkan atas peristiwa yang terjadi. Tiongkok dituduh telah menghalangi dua kapal Filipina yang sedang dalam misi *humanitarian* untuk memberikan pasokan logistik kepada Teresa Magbuana, salah satu kapal Penjaga Pantai Filipina yang telah ditugaskan ke Sabina Shoal beberapa bulan sebelumnya. Sementara itu, pemerintah Tiongkok mengklaim memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas pulau-pulau yang dikenal sebagai "Nanhai Zhudao" di Laut China Selatan, yang mencakup Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao, dan Nansha Qundao beserta perairan sekitarnya. ANTARA