PADANG –
**Borneonews - Padang**, Penjabat Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Andree Algamar, menunjukkan komitmennya untuk menjadikan Padang sebagai kota inklusi. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan yang tersedia di daerah tersebut. Dalam pernyataannya, Andree menyebutkan bahwa Pemkot Padang telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa upaya yang dimaksud termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyediaan akses pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan yang terjangkau, serta penguatan infrastruktur dan kelembagaan. Pernyataan ini disampaikan oleh Andree saat menghadiri sebuah diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion atau *FGD*) yang mengusung tema “Pembangunan Inklusi Sosial di Kota Padang.” Kegiatan ini diadakan oleh SETARA Institute dan diikuti oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Kementerian Agama setempat, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Andree mengakui bahwa Pemkot Padang telah menjalin kolaborasi dengan sektor swasta serta lembaga swadaya masyarakat. Namun, ia juga menyadari adanya tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan cita-cita kota inklusi ini. Salah satu tantangan itu adalah stigma masyarakat yang berpendapat bahwa Padang adalah kota yang intoleran, meskipun hal tersebut tidak mencerminkan kenyataan. Dengan harapan, Andree menyatakan, kegiatan diskusi ini dapat menghasilkan ide-ide konstruktif yang dapat mendukung pengembangan Kota Padang menjadi lebih inklusif. Ia yakin bahwa dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, lingkungan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat dapat tercipta. Dalam kesempatan tersebut, Peneliti Bisnis dan Hak Asasi Manusia SETARA Institute, Nabhan Aiqoni, menjelaskan bahwa studi tentang inklusi sosial diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029. Nabhan juga menambahkan bahwa pertemuan ini membahas sejumlah isu penting yang tengah dihadapi oleh Kota Padang. Isu-isu tersebut mencakup penyediaan fasilitas serta sarana prasarana untuk penyandang disabilitas, masalah yang dihadapi oleh kelompok minoritas agama, serta isu-isu yang menyangkut masyarakat adat. SETARA Institute sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada penelitian dan advokasi dalam aspek demokrasi, kebebasan politik, serta hak asasi manusia di Indonesia. Lembaga ini didirikan pada tahun 2005 sebagai respons terhadap fenomena diskriminasi, kekerasan, dan fundamentalisme yang mengancam hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai pluralisme di Tanah Air. ANTARA