JAKARTA –
**Borneonews - Vientiane, Laos**, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyampaikan keprihatinan terkait intensitas intimidasi dan tindakan kekerasan yang dianggap bertentangan dengan hukum internasional. Menurutnya, dalam konteks ini, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) menjadi pedoman penting yang sering dilanggar di wilayah Laut China Selatan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Marcos dalam sebuah pertemuan tinggi yang melibatkan anggota ASEAN serta Perdana Menteri China, Li Qiang. Pertemuan ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan KTT Ke-45 ASEAN yang berlangsung di Vientiane, Laos, pada Kamis. Dalam sambutannya, Marcos menegaskan bahwa tindakan intimidasi di laut masih sering terjadi dan tidak mencerminkan standar yang ditentukan oleh UNCLOS, yang diadopsi pada tahun 1972. Di hadapan para pemimpin ASEAN dan China, Ferdinand menjelaskan meskipun ada diskusi tentang kerja sama ekonomi yang positif, situasi di Laut China Selatan tetap memunculkan kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan. Dia menggambarkan kondisi saat ini sebagai tegang dan kompleks, serta menyatakan bahwa belum ada perubahan signifikan yang dapat mengurangi ketegangan di kawasan tersebut. Marcos menyoroti bahwa konflik yang masih terjadi di Laut China Selatan merupakan tantangan besar yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sederhana. Oleh karena itu, dia mendorong semua negara anggota ASEAN untuk menemukan cara menyalurkan perbedaan dan mengurangi ketegangan dalam situasi tersebut. "Kondisi ini tentu saja tidak memberikan citra positif bagi masyarakat kita dan bagi pandangan internasional. Oleh karena itu, upaya menyeluruh diperlukan untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak diinginkan," jelas Marcos. Lebih lanjut, Marcos menekankan pentingnya mempercepat negosiasi mengenai Pedoman Tata Perilaku (CoC) antara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok, serta mengimplementasikan Deklarasi Perilaku Para Pihak (DoC) yang hingga saat ini masih belum terumuskan dengan baik. Di sisi lain, Filipina mengharapkan adanya kemajuan dalam hubungan antara ASEAN dan China, agar dapat menciptakan stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan. Dalam beberapa waktu terakhir, situasi di Laut China Selatan semakin memanas, terutama setelah insiden tabrakan yang melibatkan kapal-kapal antara China dan Filipina pada 19 Agustus 2024. Juru Bicara Penjaga Pantai Filipina, Jay Tarriela, melaporkan bahwa tindakan kapal penjaga pantai China di sekitar Beting Sabina menyebabkan tabrakan yang merusak dua kapal Filipina. Namun, Juru Bicara Penjaga Pantai China, Geng Yu, menegaskan bahwa kapal-kapal Filipina telah secara ilegal memasuki perairan Xianbin Reef. Insiden tabrakan lainnya terjadi pada 25 Agustus 2024, di mana kembali terjadi saling tuduh antara kedua pihak. China dituduh menghalangi dua kapal Filipina yang sedang melaksanakan *mission humanitarian* untuk mengirimkan suplai logistik kepada Teresa Magbuana, sebuah kapal penjaga pantai Filipina yang telah ditugaskan ke Sabina Shoal beberapa bulan sebelumnya. ANTARA