BORNEONEWS, Kuala Kapuas – Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Raison, memimpin kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama (PKU) Kabupaten Kapuas Semester II Tahun 2024.
Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Kapuas, Jalan Pemuda Km 5,5, dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Kapuas.
Hadir dalam forum tersebut antara lain Kepala Disdukcapil Kapuas, Jaya, Kepala BPJS Palangka Raya, Hendro Kusumo, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang).
Forum ini membahas berbagai permasalahan terkait BPJS Kesehatan di Kabupaten Kapuas, termasuk kendala dalam tagihan BPJS, Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta rencana kerja menuju Universal Health Coverage (UHC) prioritas 2025.
Raison menyampaikan perlunya peningkatan beberapa program yang telah berjalan, terutama setelah capaian Triwulan I dan II, di mana tingkat keaktifan peserta BPJS telah mencapai 75,30 persen.
--page
"Bagaimana kiat-kiat kita bersama, khususnya BPJS Kesehatan Kabupaten Kapuas, untuk meningkatkan capaian ini sehingga keaktifan peserta bisa mencapai angka maksimal, di atas 80 persen," kata Raison, Kamis, 10 Oktober 2024.
Raison juga mengingatkan dinas terkait untuk memperhatikan peserta BPJS di perdesaan dan pelosok, terutama mereka yang masih mengalami tunggakan pembayaran atau sudah tidak aktif lagi sebagai peserta. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian melalui kepala desa setempat.
"Tadi kita lihat kendala utama ada pada kelemahan OPD terkait dalam menangani masalah ini secara menyeluruh, terutama soal data dan kewenangan masing-masing," jelasnya.
Raison juga menegaskan pentingnya memperkuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS dan dinas terkait untuk mengatasi kebocoran data kepesertaan.
"Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi BPJS dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam menyukseskan program BPJS Kesehatan di Kabupaten Kapuas," pungkasnya. (DODI/Y)
