JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia baru saja meluncurkan *Malaria Eradication and Prevention Roadmap* yang mencakup periode 2025 hingga 2045. Peta jalan ini bertujuan untuk mengatasi masalah penyakit menular di Tanah Air dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk para profesional dan pemangku kepentingan. Dalam sebuah acara yang disiarkan secara langsung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pemberantasan malaria seharusnya dilihat sebagai gerakan kolektif, bukan sekadar program semata. Ia menekankan pentingnya kebanggaan bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya ini, yang diharapkan dapat membangkitkan semangat kerja sama dalam memerangi penyakit ini. Sadikin juga menggarisbawahi betapa krusialnya peningkatan pengawasan dan komitmen global untuk melawan tiga penyakit menular paling mematikan di dunia, yaitu malaria, TBC, dan HIV. “Dengan pengawasan yang baik, kita akan mengetahui siapa yang terinfeksi dan kita dapat memberikan pengobatan, serta yang terpenting, untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut,” jelasnya. Menanggapi tantangan malaria, Menteri Sadikin menekankan bahwa strategi terbaik untuk menghadapi penyakit ini adalah upaya pencegahan sejak awal. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan fasilitas yang memadai di seluruh wilayah negara, termasuk alat deteksi, laboratorium, dan tenaga kesehatan yang terlatih, demi akurasi dalam mendeteksi penyakit. "Alat yang diperlukan sudah tersedia, begitu pula dengan petugas medisnya. Yang perlu dilakukan hanyalah memeriksa kondisi dengan disiplin,” tambahnya. Selain itu, strategi kedua yang dicanangkan adalah pengembangan vaksin malaria di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa berbeda dengan COVID-19 yang menyebar secara global, malaria lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang, sehingga perhatian dan pendanaan untuk penyakit ini sering kali kurang diperhatikan. Meski vaksin COVID-19 telah tersedia dalam waktu 22 bulan, hingga kini, sudah 22 tahun berlalu dan belum ada vaksin malaria yang berhasil dikembangkan. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia turut terlibat dalam sejumlah mekanisme pendanaan global, seperti yang dilakukan oleh Global Fund dan Gavi, guna memenuhi kebutuhan vaksin dan pengembangannya. Selanjutnya, strategi ketiga adalah memastikan ketersediaan obat-obatan untuk malaria. Menteri juga menekankan pentingnya konsumsi obat secara tepat waktu dan disiplin untuk mencegah munculnya resistensi obat. Sadikin menekankan bahwa malaria dan TBC merupakan penyakit yang sering dianggap remeh, terutama di negara-negara miskin. Ia mengajak komitmen global, khususnya dari para pemimpin negara berkembang, untuk lebih memperhatikan masalah ini. Ia menekankan bahwa Kementerian Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan ini. Dalam kesempatan tersebut, ia berharap agar Special Advisor Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA), yang juga merupakan mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dapat membantu kementerian dalam meningkatkan kesadaran global dan mendorong para pemimpin dunia untuk berpartisipasi dalam upaya ini. ANTARA