JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menekankan pentingnya Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat. Ia menegaskan bahwa kehadiran KAHMI seharusnya memberikan kontribusi yang berarti, bukan sekadar wacana. "KAHMI perlu menjadi tempat untuk berbuat lebih banyak, bukan hanya berbicara. Kita telah terlalu banyak berbicara tanpa diiringi tindakan nyata. Setiap isu yang ada harus diselesaikan secara berurutan," ungkap Muhadjir saat menghadiri Webinar yang diselenggarakan oleh KAHMI pada hari Kamis lalu. Menurut Muhadjir, salah satu tantangan yang tengah dihadapi oleh Indonesia adalah adanya banyak pekerja semu. Hal ini merujuk pada kelompok masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan serabutan, tanpa memiliki pekerjaan tetap yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Sebagai contoh, ia menjelaskan situasi di suatu desa di mana terdapat satu hektare sawah yang dikelola oleh hingga 20 orang penggarap. Kasus tersebut menggambarkan kondisi pekerja semu yang sebenarnya tidak produktif. Di samping itu, Muhadjir juga menyoroti banyaknya lulusan perguruan tinggi yang tidak bekerja sesuai dengan kemampuan dan kompetensi mereka. Sebagian besar dari mereka justru terjebak dalam sektor informal, padahal mereka memiliki potensi yang seharusnya dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor yang mereka geluti. “Tantangan yang kita hadapi di masa depan tidaklah mudah, tetapi bukan berarti kita harus menghindarinya. Kita perlu mengambil tindakan nyata. Kritik adalah hal yang mudah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa memberikan solusi,” ujarnya. Sebelumnya, anggota DPR RI Habib Idrus Salim Al Jufri juga memberikan pandangannya. Ia meminta kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dalam agenda pemerintahan periode 2024-2029. Menurut Habib, situasi ekonomi saat ini cukup mengkhawatirkan, dengan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada deflasi yang berkepanjangan. “Situasi ekonomi harus diakui tidak dalam kondisi yang ideal. Gelombang PHK dan penurunan daya beli masyarakat harus diantisipasi. Penciptaan lapangan kerja sangat penting karena itulah satu-satunya cara untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan rakyat,” katanya tegas. Dalam konteks ini, Indonesia Labor Institute atau Institute Kebijakan Alternatif Perburuhan Indonesia memberikan rekomendasi kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Salah satunya adalah dengan merevitalisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk mencegah gelombang PHK yang terus-menerus. Sekretaris Eksekutif Indonesia Labor Institute, Andy William Sinaga, menekankan pentingnya strategi *link and match* dalam pelatihan serta akses ke pasar, disertai dengan *supporting financing* bagi para pelaku usaha mikro yang telah mengikuti pelatihan. Ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil. ANTARA