BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarmasin**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan (Bawaslu Kalsel) intensif melakukan usaha untuk memperluas jumlah kampung yang menerapkan prinsip anti politik uang. Langkah ini diambil menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dijadwalkan pada tahun 2024, dengan tujuan untuk mengaktivasi komitmen masyarakat dalam bentuk pengawasan partisipatif terhadap praktik politik yang tidak etis. Anggota Bawaslu Kalsel, Thessa Aji Budiono, menginformasikan bahwa hingga saat ini sudah ada empat wilayah yang telah berhasil membentuk kampung anti politik uang, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik politik uang, yang pada dasarnya dapat merugikan proses demokrasi. Thessa menegaskan bahwa meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghindari politik uang adalah langkah krusial. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memastikan bahwa pemilihan yang berlangsung secara serentak pada tahun ini dapat terhindar dari pengaruh negatif yang dapat merusak hasil demokrasi bangsa. Politik uang dianggap sebagai salah satu potensi kerawanan yang harus diwaspadai selama tahapan pilkada. Oleh karena itu, Bawaslu Kalsel mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan mencegah praktik tersebut agar tidak mempengaruhi keputusan mereka saat hari pemungutan suara tiba. "Di harapkan kampung anti politik uang dapat menjadi contoh bahwa praktik yang dilarang ini tidak dapat dilakukan, seiring dengan komitmen masyarakat untuk menjaga proses pemilihan yang bersih, berintegritas, dan demokratis," ujar Thessa. Sementara itu, diketahui bahwa praktik politik transaksional memiliki risiko tinggi terjadi menjelang hari pencoblosan yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Aksi ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum dari tim pasangan calon kepala daerah ini sering disebut sebagai serangan fajar, yang mengacu pada pemberian uang suap kepada warga untuk mempengaruhi pilihan mereka demi mendukung kandidat tertentu. ANTARA