JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, menyatakan perlunya pengembangan formula baru untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Menurutnya, hal ini penting agar tidak ada lagi keraguan dalam komitmen terhadap sistem demokrasi yang ada. Mahfud menjelaskan bahwa pada awal Reformasi, sejumlah lembaga seperti *PPATK* dan *KPK* didirikan sebagai upaya untuk memperkuat aspek-aspek kritis dalam pemerintahan. Namun, ia mencatat bahwa dalam kurun waktu satu hingga tiga tahun setelah pembentukannya, banyak dari lembaga tersebut mengalami kemunduran yang signifikan. Dalam kesempatan berbicara pada Indonesia Integrity Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia, Mahfud menegaskan pentingnya diskusi untuk menemukan solusi inovatif terkait masalah demokrasi yang dihadapi Indonesia. Ia yakin bahwa pembentukan lembaga dan regulasi baru tidak cukup untuk memberikan dampak yang bertahan lama. Ia menekankan bahwa berbagai usaha untuk memperkuat demokrasi seharusnya tidak hanya didasarkan pada komitmen, tetapi juga membutuhkan metode yang lebih berkelanjutan. “Pembahasan ini perlu mencari solusi baru, bukan hanya berlandaskan komitmen, atau penguatan lembaga, karena semua itu sudah pernah dilaksanakan,” ujarnya yang terlihat melalui siaran langsung daring. Mahfud juga mengakui bahwa meski telah banyak dilakukan upaya untuk memperkuat institusi pemerintahan, masalah dalam pelaksanaannya sering kali tetap muncul. Menurutnya, tantangan yang ada semakin kompleks, karena pihak-pihak yang seharusnya melakukan perbaikan justru menjadi bagian dari masalah. Lebih lanjut, ia mengungkapkan keprihatinan bahwa praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia saat ini jauh lebih meluas dibandingkan dengan era Orde Baru, yang merupakan sesuatu yang telah terungkap melalui berbagai analisis. “Situasi ini menjadi lebih sulit dikendalikan, karena mereka yang seharusnya melakukan perbaikan justru merupakan pihak yang perlu diperbaiki. Ada harapan untuk memahami perbaikan di dalam DPR, tetapi mereka cenderung menolak setiap konsep perubahan yang dianggap merugikan kepentingan mereka,” ungkap Mahfud secara tegas. ANTARA