PADANG –
**Borneonews - Bukittinggi**, Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan bahwa sejumlah korban yang terkena dampak banjir bandang akibat lahar hujan dan erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, belum menerima bantuan yang seharusnya mereka terima hingga saat ini. Dalam laporan tersebut, Perwakilan Ombudsman RI di Sumatera Barat, Adel Wahidi, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima banyak keluhan dari masyarakat. Meskipun beberapa orang telah menerima bantuan secara simbolis dari Presiden, dana tersebut belum dapat diakses. Hal ini disebabkan karena data yang ada masih dalam proses pengujian publik dan belum adanya surat keputusan dari pemerintah daerah. Adel menjelaskan bahwa kegiatan monitoring ini diadakan dengan menggabungkan berbagai dinas dan penyelenggara layanan, sehingga dapat memperlancar penerbitan dokumen penting untuk warga yang terdampak bencana yang terjadi pada Mei 2024. "Banyak masyarakat korban bencana yang terbantu melalui kegiatan ini, dengan sekitar 200 produk dokumen penting telah diterbitkan," tuturnya. Meskipun sudah ada layanan bagi masyarakat yang terkena bencana, Adel mengakui masih adanya kendala dalam aspek administratif. Beberapa dokumen seperti Kartu Keluarga, KTP, ijazah, sertifikat tanah, dan buku masih belum mendapat penggantian karena hilang atau rusak akibat bencana. Ia menekankan perlunya layanan afirmatif dengan metode *jemput bola*. "Bagaimana mungkin warga yang jelas telah menjadi korban bencana harus memikirkan dokumen mereka saat musibah terjadi? Mereka tidak seharusnya datang ke lokasi pelayanan, tetapi sebaliknya, petugas lah yang harus mendatangi mereka," jelas Adel. Seluruh program infrastruktur dan bantuan yang disediakan harus memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak bencana di Kabupaten Agam mendapatkan informasi yang jelas mengenai bantuan yang seharusnya mereka terima. Adel juga menggarisbawahi pentingnya kepastian mengenai kapan masyarakat bisa menerima layanan tersebut. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan Presiden telah merencanakan program strategis untuk mendukung pembangunan sawah, rumah, sekolah, jembatan, dan lain-lain. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa penting bagi masyarakat untuk mengetahui kapan mereka akan menerima bantuan tersebut. Adel memberikan contoh mengenai bantuan sebesar Rp11 miliar untuk perluasan lahan pertanian yang kini mengalami kendala teknis di Dinas Pertanian Sumatera Barat. "Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa dana tersebut masih dalam tahap teknis. Kami mendorong agar proses ini dipercepat, agar warga tidak kehilangan kepercayaan kepada pemerintah," pungkasnya. ANTARA