PADANG –
**Borneonews - Pasaman Barat**, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat, yang terletak di Sumatera Barat, telah membentuk lima kelompok kerja (pokja) untuk memperkuat pengawasan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pembentukan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan secara efektif dan transparan. Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Wanhar, mengungkapkan bahwa kelima pokja yang dibuat mencakup pokja yang fokus pada pengawasan isu negatif, pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pengawasan kegiatan kampanye, dukungan administrasi pengelolaan dana hibah, serta perluasan pengawasan terhadap kampanye dan alat peraga yang digunakan. Dengan adanya struktur ini, diharapkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada dapat dilakukan secara maksimal. Lebih lanjut, Wanhar menyatakan bahwa pembentukan pokja ini sesuai dengan edaran dari Bawaslu Republik Indonesia, yang mewajibkan setiap Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota untuk mendirikan kelompok kerja sebagai upaya pengawasan dalam setiap daerah. Setiap pokja terdiri dari sepuluh anggota, di mana enam di antaranya berasal dari Bawaslu setempat dan empat lainnya merupakan perwakilan dari instansi eksternal seperti Kepolisian Republik Indonesia, kejaksaan, dan Tentara Nasional Indonesia. Selama periode kampanye yang berlangsung sekitar 15 hari, Wanhar mencatat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa tim pemenangan, termasuk tidak mengantongi izin atau pemberitahuan untuk melakukan kampanye. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lebih lanjut dengan tim pemenangan tersebut serta pihak kepolisian untuk menegaskan bahwa setiap kegiatan kampanye harus memiliki izin yang sah. Apabila tidak ada izin, tindakan tegas akan diambil dengan membubarkan kegiatan tersebut. Adanya lima pokja ini diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat selama pelaksanaan Pilkada, guna menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Wanhar menambahkan bahwa pokja memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi yang relevan kepada Bawaslu setempat untuk ditindaklanjuti dalam proses pemilihan, termasuk sampai pada tahap penegakan hukum. Ia juga menghimbau agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan semua tahapan Pilkada 2024, sehingga kesuksesan pemilu dapat diraih dengan dukungan dan keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat. ANTARA