JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menjelaskan kesiapan mereka dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. Hal ini tercermin melalui pengembangan fasilitas produksi bahan bakar minyak (BBM) yang ramah lingkungan, dikenal dengan istilah *green refinery*, yang telah dimasukkan ke dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Direktur Utama KPI, Taufik Aditiyawarman, menyatakan bahwa dalam RJPP tersebut direncanakan pembangunan fasilitas *green refinery* sebagai langkah untuk mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060. Saat ini, beberapa proyek kilang ramah lingkungan telah berjalan, seperti pengembangan Kilang Cilacap Tahap 2 yang diharapkan rampung pada 2027 dengan kapasitas produksi 6.000 barel per hari untuk Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Sebelumnya, Tahap 1 dari proyek kilang tersebut telah berhasil diselesaikan dengan kapasitas 3.000 barel. Kilang Cilacap sendiri merupakan salah satu kilang yang terbesar dimiliki oleh Pertamina dengan kapasitas pengolahan mencapai 348.000 barel per hari. Taufik juga menambahkan bahwa kilang Plaju ditargetkan dapat menyelesaikan proyeknya pada tahun 2030 dengan kapasitas 20.000 barel per hari, kilang Dumai pada tahun 2031 dengan 30.000 barel per hari, serta kilang Balikpapan yang diharapkan selesai pada tahun 2034 dengan kapasitas yang sama. Dalam sesi diskusi bertajuk “Decarbonizing the Future: The Role of Green Fuel in Reducing Emissions” yang berlangsung di Jakarta, Taufik menjelaskan bahwa KPI telah mempersiapkan segala hal untuk memenuhi program pemerintah, termasuk produksi BBM solar dengan kadar sulfur rendah. Saat ini, Kilang Balongan sudah siap untuk memproduksi BBM dengan kadar sulfur sebanyak 10 ppm. Lebih lanjut, KPI juga memiliki rencana untuk memproduksi diesel dengan kadar sulfur rendah 10 ppm, yang disiapkan dari Kilang Balongan. Di sisi lain, Kilang Balikpapan dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2025 dan mampu menghasilkan BBM kelas EURO 5 dengan kadar sulfur 10 ppm untuk kedua jenis bahan bakar, baik bensin maupun diesel. Taufik mengungkapkan bahwa peningkatan ini akan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Jawa dan Kalimantan. KPI kini memiliki banyak metode untuk memproduksi biofuel, di antaranya melalui *co-processing* bahan baku nabati yang dicampur dengan *conventional feedstock* pada proses yang ada. Salah satu pengolahan tersebut untuk menghasilkan Sustainable Aviation Fuel (SAF). “Kami tengah melakukan modifikasi unit THDT untuk *co-processing* SAF di Kilang Cilacap dengan kapasitas 9.000 barel per hari,” ungkapnya. Dalam proses produksi biofuel, KPI juga mengolah bahan baku nabati yang didasarkan pada minyak sawit mentah (CPO) dengan komposisi 100 persen. Proses ini menghasilkan *Refined Bleached Deodorized Palm Oil* (RBDPO) yang digunakan untuk memproduksi *green diesel* atau B100. Menurut Taufik, HVO yang dihasilkan dari Kilang Cilacap merupakan konversi dari feedstock RDBPO, terutama untuk produk *renewable* diesel 100 persen atau B100 dengan kapasitas 3.000 barel per hari. Arie Rachmadi, seorang peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengemukakan bahwa penggunaan biofuel merupakan salah satu strategi terbaik untuk mengurangi emisi yang banyak dihasilkan oleh kendaraan. Indonesia dinilai berada di jalur yang tepat dengan keberhasilan program biodiesel, yang sejalan dengan tren global yang semakin condong ke penggunaan biofuel. “Fokus yang seharusnya diteruskan adalah penggunaan bensin yang ramah lingkungan mengingat bahwa konsumsi terbesar ada pada bahan bakar bensin,” tambahnya. Di lain pihak, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, menjelaskan tantangan terbesar dalam mendorong program biofuel adalah pasokan bahan baku yang memadai dan harga yang tetap tinggi. Ia mengungkapkan bahwa hal ini wajar terjadi karena energi baru terbarukan (EBT) memang masih dianggap mahal, mengingat penggunaannya belum sepopuler energi fosil. Oleh karena itu, penetrasi dan dukungan dari pemerintah sangat penting untuk kemajuan program ini. “Pemerintah perlu menunjukkan itikad baik, salah satunya dengan memberikan insentif untuk memastikan ketersediaan *feedstock*. Kebijakan *feed in tariff* juga harus dikembangkan untuk mendukung inisiatif ini,” pungkas Ali. ANTARA