BANDA ACEH –
**Borneonews - Banda Aceh**, Pemerintah Provinsi Aceh, berkolaborasi dengan Pertamina serta Hiswana Migas Aceh, telah melaksanakan inspeksi mendadak ke beberapa pangkalan LPG 3 kg bersubsidi. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kelangkaan serta untuk memastikan bahwa distribusi gas bersubsidi tepat sasaran. Sales Area Manager Aceh Pertamina Patra Niaga, Surya Suganda, menyebutkan bahwa dari hasil kunjungan yang dilakukan, tidak ditemukan antrean dan persediaan gas di pangkalan masih dalam kondisi aman. Menurutnya, kegiatan sidak ini bertujuan tidak hanya untuk memeriksa ketersediaan stok, tetapi juga untuk memastikan bahwa konsumen yang menerima gas bersubsidi adalah mereka yang memang berhak. Surgaya menjelaskan, monitoring seperti ini merupakan bagian penting dari pengawasan sehingga penyebaran LPG 3 kg dapat benar-benar tepat sasaran. Ia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila ada pangkalan LPG yang melanggar ketentuan, seperti menjual dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau menyalurkan gas kepada pengecer. Apabila ditemukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan sanksi yang tegas, bahkan hingga penutupan pangkalan tersebut. Sementara itu, Kabid Migas Dinas ESDM Aceh, Dian Budi Dharma, menyatakan bahwa sidak ini merupakan respons terhadap laporan mengenai kelangkaan gas bersubsidi yang muncul beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan, ada laporan terkait penjualan LPG 3 kg bersubsidi mencapai Rp35 ribu per tabung, padahal HET untuk Banda Aceh adalah Rp18 ribu per tabung. Dian Budi Dharma menambahkan bahwa dalam kunjungan tersebut, tidak ditemui kelangkaan di pangkalan. Di sisi lain, Ketua Hiswana Migas Aceh, Nahrawi Noerdin, menekankan pentingnya pengawasan pendistribusian oleh pemerintah dan Pertamina, terutama mengingat adanya dugaan bahwa beberapa usaha besar di Banda Aceh menggunakan gas bersubsidi secara tidak tepat. Nahrawi juga mempersilakan kafe-kafe dan usaha besar lainnya untuk tidak memanfaatkan gas bersubsidi yang bukan merupakan hak mereka. Ia memberitahukan bahwa saat ini banyak beredar tabung gas oplosan di Aceh, yang diduga berasal dari wilayah Sumatera Utara, menjadikan Aceh rentan terhadap praktik *black market*. Ia menekankan perlunya tindakan tegas agar praktik ilegal tersebut tidak mengganggu sistem distribusi gas bersubsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nahrawi juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu memilih produk asli dari Pertamina agar terhindar dari masalah yang tidak diinginkan. ANTARA