JAKARTA –
**Borneonews - Batam**, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan potensi besar pengembangan budidaya ikan marlin dan kakap, terutama di wilayah Kepulauan Riau. Dalam pandangannya, Indonesia dianugerahi kekayaan biota laut yang sangat beragam. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk secara bertahap mengembangkan budidaya jenis ikan lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi akan dilakukan. Trenggono menyebutkan bahwa komoditas seperti lobster adalah salah satu yang sedang menjadi perhatian, selain ikan marlin yang juga akan dikembangkan. Ia menegaskan bahwa potensi yang dimiliki ikan kakap, kerapu, dan napoleon turut menjadi andalan dalam program budidaya ini. Lebih jauh, Trenggono menggarisbawahi pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengembangan budidaya hasil laut. Ia percaya bahwa budidaya tersebut seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat sekaligus, menyampaikan bahwa pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan. "Pemerintah akan menyediakan sarana dan prasarana, sementara masyarakat dilibatkan secara langsung untuk mencapai kesejahteraan," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri KKP baru saja meresmikan program model budidaya lobster di kawasan Balai Perikanan Budi Daya Laut di Batam. Ini merupakan model budidaya keempat yang ditugaskan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, setelah sebelumnya dilakukan di Kebumen untuk budidaya udang, di Wakatobi untuk budidaya rumput laut, serta di Karawang untuk budidaya ikan nila salin. Proyek percontohan ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh rantai produksi, mulai dari hulu (*nursery*), *on-farm* (kerangkeng pembesaran untuk pakan), hingga hilir yang terdiri dari gudang beku dan unit pengolahan lobster. Tujuan dari model ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, menyebarluaskan teknologi budidaya lobster, serta memperbanyak ekspor produk lobster. Proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan pembudidaya, dan secara keseluruhan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, termasuk peningkatan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). ANTARA