JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Calon gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut 3, Pramono Anung, mengungkapkan komitmennya untuk menyusun peraturan daerah yang berkaitan dengan pengaturan pondok pesantren. Dalam keterangannya, Pramono memastikan akan mengambil langkah ini jika memperoleh kepercayaan untuk memimpin. Pramono menegaskan pentingnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun pedoman teknis yang lebih rinci. Hal ini dirasa perlu agar pelaksanaan undang-undang yang mengatur pondok pesantren bisa berjalan dengan lebih efektif. "Kami berharap dapat memberikan payung hukum bagi pendanaan pondok pesantren dan sekolah-sekolah. Selama ini, tidak ada dasar hukum yang jelas untuk itu," ujarnya. Sebagai informasi, pemerintah telah mencanangkan kebijakan terkait pondok pesantren melalui *Undang-Undang* Nomor 18 Tahun 2019, yang mencakup berbagai aspek mengenai penyelenggaraan pesantren dalam konteks pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, terdapat juga *Peraturan Presiden* Nomor 82 Tahun 2021 yang mengatur tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa dirinya terlibat dalam proses pembuatan UU Nomor 18 Tahun 2019. Oleh karena itu, ia sangat memahami bahwa hingga kini, Jakarta belum memiliki peraturan daerah yang menjadi turunan dari undang-undang tersebut. "Dengan adanya peraturan daerah, kami berharap ini dapat menjadi langkah jangka panjang dan menunjukkan komitmen dari DPRD mengenai isu ini," tambah Pramono. Dalam upaya mengoptimalkan keberadaan pondok pesantren, peraturan daerah dinilai sangat penting agar ada kejelasan dan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah. ANTARA