SAMARINDA –
**Borneonews - Samarinda**, Sebanyak tujuh kepolisian daerah (polda) berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) mengenai layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Samarinda, Kalimantan Timur, pada hari Kamis. Tujuan dari monev ini adalah untuk memastikan tingkat keberhasilan dari uji coba layanan yang telah dilakukan selama tiga bulan terakhir. Kombes Pol Heru Sutopo, Kepala Sub Direktorat SIM Korlantas Polri, menjelaskan bahwa tujuh polda yang terlibat dalam evaluasi ini mencakup Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Bali, Polda Aceh, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Nusa Tenggara Timur. Acara monev tersebut berlangsung di salah satu hotel di Samarinda dengan tema yang diangkat, yakni "Monev Uji Coba Implementasi Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penerbitan dan Penandaan SIM." Subtema yang diusung dalam kegiatan ini adalah "Saatnya Pemohon SIM Terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional." Selama sesi monev, terungkap kinerja tujuh polda selama masa uji coba SIM yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Uji coba ini berlangsung dari bulan Juli hingga akhir September 2024. Hasil kinerja dari masing-masing polda menunjukkan angka yang cukup signifikan. Untuk Polda Metro Jaya, dari total produksi 1.546.402 SIM, terdapat 1.469.081 pemohon yang memiliki BPJS Kesehatan aktif, yang mencakup 95 persen. Sejumlah 77.320 pemohon atau lima persen lainnya belum terdaftar di BPJS Kesehatan atau memiliki kepesertaan non-aktif. Di Polda Sumatera Barat, dari total produksi 51.518 SIM, sebanyak 35.107 atau 68 persen di antaranya merupakan pemohon yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan aktif. Sisanya, yakni 16.210 orang (32 persen), belum terdaftar sebagai peserta atau memiliki kepesertaan non-aktif. Sedangkan di Polda Bali, dari total 86.776 SIM yang dihasilkan, sekitar 61.415 SIM atau 71 persen diperoleh dari pemohon yang memiliki BPJS Kesehatan aktif, sementara 25.170 pemohon lainnya (29 persen) masih dalam status non-aktif. Kegiatan monev ini tidak hanya dihadiri oleh perwakilan Polri dan tujuh polda. Pihak-pihak terkait juga turut serta, termasuk Kabinet Indonesia Maju yang diwakili oleh Asisten Deputi Jaminan Sosial Niken Ariati, serta perwakilan dari Sekretariat Kabinet RI dan Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan Nuim Mubaraq. Citra Jaya sebagai Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda juga berada di antara para peserta. Nuim Mubaraq menyatakan, “Dari hasil monev ini, kami dapat melihat bahwa uji coba yang dilakukan oleh tujuh polda telah berjalan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis yang perlu segera diperbaiki, kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait, terutama dengan polda, untuk menyempurnakan proses integrasi ini.” ANTARA