JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, menekankan betapa pentingnya peran partai politik dalam struktur bernegara di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa lembaga-lembaga dalam sistem politik Indonesia, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sebagian besar dibentuk dan dipengaruhi oleh partai politik. Saldi Isra memberikan contoh konkret dengan menyatakan bahwa dalam proses pengajuan calon presiden, konstitusi menyebut secara jelas bahwa partai politik menjadi aktor utama. Ia menegaskan bahwa meskipun terdapat instrumen yang bernama Komisi Yudisial dalam penunjukan hakim agung, keputusan akhir tetap ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari anggota-anggota yang terikat pada partai politik. Kegiatan diskusi yang bertajuk *Indonesia Integrity Forum 2024* di Jakarta pada suatu hari Kamis tersebut juga menyadarkan Saldi akan kurangnya perhatian yang diberikan kepada pengelolaan partai politik di Indonesia. Ia mencermati bahwa hampir semua dinamika atau pergerakan lembaga negara terkait erat dengan dukungan dan keterlibatan partai politik. Saldi menekankan bahwa pengelolaan partai politik harus menjadi fokus utama untuk masa depan. Ia menunjukkan bahwa meskipun sejak 1999 kita telah membicarakan desentralisasi politik, tema tentang desentralisasi partai politik jarang menjadi sorotan. Dalam forum tersebut, Saldi Isra juga mengungkapkan dukungannya terhadap pembiayaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, alokasi anggaran tersebut bisa menjadi saluran bagi masyarakat untuk memiliki hak kontrol terhadap partai politik. Ia berpendapat bahwa semakin besar dana yang dialokasikan, semakin efektif kontrol publik terhadap partai politik dapat terlaksana. Jika penggunaan APBN dilarang secara total, partai politik mungkin masih dapat bertahan, namun masyarakat dan publik akan kehilangan saluran untuk mengawasi mereka. “Yang perlu kita bangun adalah mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk mendukung operasional partai politik,” ujarnya menekankan. Dengan demikian, hak publik untuk mengontrol partai politik pun akan semakin diperkuat. ANTARA