JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Kesehatan Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menekankan pentingnya pengawasan serta kontribusi global dalam upaya mengatasi beberapa penyakit menular yang paling umum di dunia, termasuk malaria, tuberkulosis, dan HIV. Dalam acara peluncuran Peta Jalan untuk Penghapusan Malaria dan Pencegahan Kembalinya Malaria untuk periode 2025-2045 yang diadakan pada hari Kamis, Budi menyatakan, “Dengan pengawasan yang baik, kita dapat mengetahui siapa yang terinfeksi dan memberikan perawatan yang diperlukan, serta yang paling penting, mencegah penyebaran penyakit tersebut.” Menurutnya, pendekatan terbaik dalam penanganan malaria adalah melalui tindakan pencegahan. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkomitmen menyediakan berbagai fasilitas guna meningkatkan pengawasan dalam upaya pencegahan malaria. Budi menjelaskan bahwa langkah-langkah tersebut mencakup penyediaan sarana penunjang seperti tes cepat dan mikroskop, serta pelatihan bagi tenaga kesehatan agar dapat mendeteksi penyakit dengan lebih akurat. Selain itu, pemerintah juga menyediakan laboratorium *PCR* untuk analisis yang lebih canggih. Ia menegaskan, “Peralatan tersebut sudah siap digunakan. Yang kita perlukan sekarang adalah disiplin dalam melakukan pemeriksaan.” Strategi kedua yang disampaikan oleh menteri adalah percepatan pengembangan vaksin malaria di Indonesia. Budi mengangkat perbandingan dengan vaksin *COVID-19*, yang berhasil dikembangkan dalam 22 bulan. Namun, hingga saat ini, setelah 22 tahun, vaksin malaria masih belum tersedia secara luas. Masalah pendanaan yang minim untuk pengembangan vaksin menjadi tantangan besar, terutama karena malaria sering dipandang sebagai penyakit yang menyerang negara miskin. Untuk mengatasi kendala ini, ia menegaskan bahwa Indonesia terlibat dalam berbagai mekanisme pendanaan global seperti Global Fund dan Gavi, guna mempercepat penanganan penyakit menular di tanah air. Budi menambahkan, strategi ketiga adalah penyediaan obat malaria. “Setelah seseorang terinfeksi, obat sudah tersedia. Jika tidak diobati, pasien biasanya mengalami demam disertai menggigil, yang dapat menyerang otak dan berpotensi menyebabkan kematian,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya disiplin dalam mengonsumsi obat untuk mencegah terjadinya resistensi obat. “Obat harus diminum sesuai dengan ketentuan dan harus diselesaikan,” tegasnya. Menteri Kesehatan menyatakan bahwa malaria dan tuberkulosis sering kali dianggap sindrom negara miskin, sehingga solusinya sering diabaikan. Hal ini berbeda dengan respons mendunia terhadap *COVID-19* yang ditangani dengan cepat oleh berbagai negara. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen lebih besar dari para pemimpin dunia, terutama dari negara-negara berkembang, untuk memperhatikan isu ini, mengingat lebih banyak orang meninggal akibat penyakit ini dibandingkan dengan angka kematian akibat perang. Budi berharap bahwa Penasihat Khusus Aliansi Pemimpin Malaria Asia Pasifik (APLMA) dan mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dapat membantu meningkatkan komitmen global terhadap masalah ini, mengingat kementeriannya tidak dapat menyelesaikan isu ini secara sendirian. Di samping itu, dia menegaskan bahwa upaya penghapusan malaria harus dijadikan gerakan bersama dan bukan hanya sekadar program, sehingga semua pihak merasa bangga akan kontribusinya dalam memerangi malaria. ANTARA