JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Koordinator Bidang Pangan dari Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ifan Martino, menyatakan bahwa sekitar 20 juta warga Indonesia masih mengalami kekurangan pangan yang memadai sesuai dengan kebutuhan kalori harian. Dia mengungkapkan bahwa sekitar 8,53 persen dari populasi Indonesia pada tahun 2023 tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan cukup. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 20 juta orang di negara ini belum mendapatkan asupan pangan yang sesuai. Ifan juga memaparkan bahwa dengan proyeksi jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 320 juta pada tahun 2045, kebutuhan akan pasokan pangan akan semakin meningkat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya pangan, mengingat dua pertiga dari lahan pertanian di Indonesia dinilai tidak lagi produktif berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber pangan yang terbatas ditambah dengan ketersediaan air yang juga mengalami penurunan, menimbulkan ketidaksesuaian antara permintaan dan pasokan makanan. "Pupuk dan pestisida yang digunakan pun masih belum sesuai dengan rekomendasi yang tepat," tuturnya. Oleh karena itu, perlunya perancangan praktik produksi pertanian yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada konservasi serta teknologi presisi semakin mendesak. Lebih lanjut, Ifan merujuk pada studi oleh *World Food Programme* (WFP) yang menunjukkan bahwa 48 persen penduduk tidak bisa mengakses diet yang sehat. Ini disebabkan oleh pengurangan jumlah komoditas yang dikonsumsi. Dari data yang ada, terdapat perubahan pola konsumsi yang signifikan antara tahun 2009 dan 2020, terutama di wilayah timur, di mana sebelumnya masyarakat mengonsumsi lebih banyak variasi komoditas, sedangkan kini hanya tersisa tiga jenis saja. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan ini, pemerintah telah menyusun Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045. Di dalam undang-undang tersebut terdapat penekanan pada penguatan pangan lokal dengan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing daerah. "Ketahanan pangan perlu tersebar di berbagai daerah agar dapat meningkatkan produktivitas ekonomi kita, salah satunya melalui sektor pertanian. Kami juga fokus pada ketahanan pangan dan ekologi," jelasnya. Untuk itu, pemerintah terus melaksanakan berbagai prioritas yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan. Upaya tersebut mencakup jaminan pemenuhan hak dasar atas pangan, penguatan lembaga petani di kawasan sentra produksi, serta penganekaragaman produk dan konsumsi pangan. ANTARA