**Borneonews - Semarang**, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mengimbau pemerintah daerah untuk secara mandiri membangun sistem transportasi publik perkotaan demi kepentingan masyarakat. Dalam pidatonya yang disampaikan melalui siaran video pada sebuah seminar nasional di Universitas Diponegoro, ia menegaskan bahwa pengelolaan transportasi perkotaan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Menteri menjelaskan bahwa tidak semua pemerintah daerah dapat secara optimal melaksanakan kewajiban mereka dalam membangun sistem transportasi publik. Ia mencatat bahwa dari ratusan kota dan kabupaten yang ada di Indonesia, hanya 20 daerah yang telah berkomitmen untuk mengembangkan transportasi publik dengan menggunakan anggaran mereka sendiri. Pentingnya melakukan terobosan untuk meyakinkan pemerintah daerah mengenai signifikansi transportasi publik menjadi poin utama yang disampaikan. Ini diharapkan dapat mendorong mereka untuk membangun sistem transportasi secara mandiri, dengan sedikit atau tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Untuk mendukung lebih banyak pemerintah daerah dalam mengembangkan transportasi publik, kementerian telah menyediakan stimulus dalam bentuk skema *buy-the-service* kepada 14 kota di seluruh negara. Kota-kota tersebut meliputi Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Bogor, Bekasi, dan Depok. Pengembangan transportasi publik dinyatakan sebagai strategi yang efektif untuk mengurangi kemacetan di daerah perkotaan, yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian lokal serta kesehatan masyarakat. Menurut Budi Karya Sumadi, Indonesia menempati peringkat 29 di dunia terkait kemacetan lalu lintas. Rata-rata waktu perjalanan untuk jarak 10 kilometer adalah 22 menit dan 40 detik. Di Jakarta, kemacetan lalu lintas telah menyebabkan kerugian ekonomi tahunan sebesar Rp64 triliun (sekitar US$4,1 miliar). Sementara itu, gabungan kota Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar telah mencatat kerugian sebesar Rp12 triliun (sekitar US$769,42 juta) akibat kemacetan. Rektor Universitas Diponegoro, Suharnomo, menambahkan bahwa mobilitas adalah isu krusial di pusat-pusat perkotaan dan harus ditangani secara tepat oleh pemerintah daerah. Ia juga menekankan bahwa transportasi merupakan salah satu indikator utama dari *Purchasing Managers' Index* (PMI), yang menggambarkan betapa pentingnya transportasi publik bagi perkembangan ekonomi. ANTARA