JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Organisasi Dana Dunia untuk Alam atau *World Wildlife Fund (WWF)* mendesak agar pemerintah membuka peluang pendanaan yang lebih besar dari sumber publik dan swasta. Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan berbagai upaya yang lebih ambisius dalam menjaga serta melestarikan keanekaragaman hayati. WWF menyoroti pentingnya tindakan nyata dari pemerintah dan sektor swasta untuk mencegah aktivitas yang dapat merugikan keanekaragaman hayati dan juga memperburuk perubahan iklim. Direktur Jenderal WWF Internasional, Kirsten Schuijt, menjelaskan bahwa meskipun telah disepakati berbagai solusi dan kesepakatan global untuk memperbaiki keadaan alam hingga tahun 2030, hasil yang dicapai hingga saat ini masih minim. Dia menekankan adanya kurangnya urgensi dalam menerapkan berbagai inisiatif yang telah dirancang. Dalam laporan *Living Planet Report (LPR)* 2024 yang dikeluarkan oleh WWF, terdapat catatan mencolok mengenai penurunan populasi satwa liar. Selama periode 1970 hingga 2020, laporan tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 73 persen di ukuran rata-rata populasi satwa liar yang dipantau. Lebih jauh, laporan *Living Planet Index (LPI)*, yang disusun oleh *Zoological Society of London*, mencakup analisis terhadap hampir 35.000 tren populasi dari 5.495 spesies sejak tahun 1970 hingga 2020. Penurunan populasi yang paling signifikan terlihat pada ekosistem air tawar, yang mengalami penurunan hingga 85 persen, diikuti dengan ekosistem darat yang menyusut sebesar 69 persen dan ekosistem laut yang berkurang sebesar 56 persen. Fenomena penyempitan habitat serta hilangnya berbagai ekosistem ini sebagian besar dipengaruhi oleh sistem pangan yang tidak berkelanjutan dan dampak dari perubahan iklim. Sebagai contoh, populasi satwa liar di kawasan Amerika Latin dan Karibia mengalami penurunan rata-rata yang drastis, mencapai 95 persen, sebagai akibat dari perubahan iklim. Kirsten menambahkan bahwa konferensi internasional mengenai keanekaragaman hayati dan iklim, seperti *COP16* dan *COP29*, memberikan peluang bagi berbagai negara untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan yang ada. WWF mendorong negara-negara agar menyusun dan melaksanakan rencana yang lebih ambisius terkait pemeliharaan alam dan iklim secara nasional. Rencana strategis diharapkan mencakup langkah-langkah konkret untuk mengurangi konsumsi global yang berlebihan, serta menghentikan dan memulihkan hilangnya keanekaragaman hayati baik yang bersifat domestik maupun yang diimpor. Selain itu, upaya untuk memangkas emisi karbon juga harus dilaksanakan dengan cara yang seimbang. Aditya Bayunanda, CEO WWF Indonesia, menegaskan pentingnya kesadaran mengenai dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati, terkhusus dalam konteks hilangnya habitat yang dapat menyebabkan kepunahan spesies di Indonesia. Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta institusi pendidikan untuk menghadapi ancaman terhadap keanekaragaman hayati ini. Dalam pernyataannya, Aditya menghimbau kepada pemerintah untuk mengkoordinasikan upaya perlindungan habitat secara bersama-sama, termasuk melibatkan masyarakat adat dan lokal, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap segala bentuk kejahatan lingkungan yang dapat merugikan ekosistem. ANTARA