**Borneonews - Jakarta**, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyampaikan perlunya pengelolaan terpusat terkait ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam pandangannya, pendekatan yang selama ini dilakukan dengan berbagi otoritas antara pemerintah pusat dan daerah belum mampu mengatasi permasalahan ini dengan efektif, terutama karena tidak semua daerah memberikan respons yang optimal terhadap isu tersebut. Dikatakan oleh Monoarfa, pengelolaan pendidikan dan kesehatan saat ini sebaiknya dilakukan secara terpusat. Tanpa langkah ini, tantangan-tantangan yang ada tidak akan berkurang. Hal ini disampaikannya saat peluncuran Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045 di Jakarta baru-baru ini. Suharso Monoarfa juga menunjukkan keyakinan bahwa dengan pengelolaan pendidikan yang terpusat, akan tercapai distribusi lulusan yang lebih merata dengan standar yang konsisten di seluruh penjuru negeri. Ia menambahkan, pemusatan pengelolaan pendidikan akan mendorong adanya standarisasi yang setara bagi para guru dan tenaga pendidik. Ia mengamati bahwa di beberapa daerah, profesi mengajar masih dianggap sebagai pekerjaan sekunder. Di sisi lain, Monoarfa mencatat bahwa di daerah lainnya, para guru dan tenaga pendidikan sering kali dibebani dengan beban kerja yang melebihi kapasitas, ditambah dengan urusan administratif yang berat, sebagai upaya untuk mendukung kehidupan mereka. Ia menekankan pentingnya bagi para guru untuk memperbarui pengetahuan dan mempelajari metodologi baru. Namun, faktanya di beberapa wilayah, profesi guru masih dipandang rendah, padahal menjadi seorang guru atau profesional pendidikan merupakan karier yang sangat dihargai. Dengan mengatasi isu-isu ini, diharapkan pemerintah pusat nantinya dapat mendelegasikan tanggung jawab terkait penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan kepada pemerintah daerah, setelah permasalahan mendasar tersebut ditangani dengan baik. ANTARA