JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, TNI Angkatan Darat (AD) telah memastikan pemenuhan semua kebutuhan operasional bagi Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) yang mengemban tugas di lima wilayah yang berpotensi mengalami konflik. Langkah ini diambil untuk memastikan personel Yonif PDR dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat setempat secara optimal. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa semua kebutuhan operasional yang berkaitan dengan material telah dilengkapi, termasuk alat utama sistem pertahanan (*alutsista*). Perlengkapan tersebut disesuaikan dengan jabatan masing-masing personel. Wahyu menyebutkan bahwa kebutuhan dasar para prajurit ini telah dipenuhi sejak pembentukan Yonif pada Rabu (2/9) lalu. Proses pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan secara bertahap, mengingat medan yang dilalui cukup sulit dan jauh dari akses kendaraan. Meskipun sebagian besar perlengkapan telah disediakan, Wahyu mengakui masih ada beberapa kebutuhan dasar yang saat ini dalam proses penyediaan, seperti lokasi markas serta peralatan administrasi lainnya. Ia optimis bahwa fasilitas yang belum terpenuhi tersebut akan segera tersedia bagi seluruh jajaran Yonif PDR dalam waktu dekat. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah meresmikan lima batalyon infanteri penyangga daerah rawan. Dua batalyon berada di Provinsi Papua, dua di Papua Selatan, dan satu di Papua Barat Daya, dengan seremoninya diadakan pada Rabu (2/10). Kelima batalyon tersebut terdiri dari Yonif 801/Ksatria Yuddha Kentswuri yang bermarkas di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua; Yonif 802/Wimane Mambe Jaya yang berlokasi di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua; Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha yang bermarkas di Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan; Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha yang berada di Kabupaten Merauke, juga di Provinsi Papua Selatan; serta Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap yang bermarkas di Sorong, Papua Barat Daya. Masing-masing batalyon ini diperkuat oleh 691 prajurit. Dalam penjelasannya, Panglima TNI menekankan bahwa batalyon-batalyon ini memiliki tugas khusus untuk mendukung program ketahanan pangan yang digagas oleh pemerintah. Mereka diharapkan dapat bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan masyarakat lokal untuk menanam komoditas pangan utama, seperti padi. "Batalyon-batalyon ini berada di bawah komando daerah militer (kodam), yakni Kodam XVIII/Kasuari dan Kodam XVII/Cenderawasih. Setiap batalyon memiliki spesifikasi masing-masing, termasuk batalyon konstruksi dan produksi. Kami akan melaksanakan program pertanian di wilayah Papua dan batalyon-batalyon ini akan memberikan dukungan," ungkap Panglima TNI. ANTARA