JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa, telah mengeluarkan pernyataan tegas kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar menegur pemerintah daerah yang tidak memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan sektor perikanan. Dalam ucapannya, ia mengungkapkan keheranan atas fakta bahwa bahkan di daerah yang dikenal sebagai penghasil produk perikanan, kebijakan yang mendukung sektor ini seringkali tidak menjadi prioritas. Suharso menyatakan, “Hal ini sangat aneh. Di daerah dengan potensi perikanan yang besar, justru kebijakan yang ada membiarkan sektor ini berjalan tanpa intervensi dari pemerintah.” Pernyataan tersebut disampaikan pada hari Kamis di Jakarta, menunjukkan keprihatinan atas kurangnya perhatian lokal terhadap salah satu sektor yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian. Lebih lanjut, ia mendesak KKP untuk segera menyelesaikan pembangunan tempat pelelangan ikan internasional yang sedang dalam proses pengembangan di Natuna. Menurutnya, tempat tersebut akan berfungsi tidak hanya sebagai lokasi lelang, tetapi juga sebagai sarana untuk menimbang dan menghitung nilai total hasil tangkapan ikan di Indonesia. “Dari tempat ini kita dapat mengetahui berapa banyak ikan yang sebenarnya bisa kita peroleh serta mengukur kekayaan hasil laut kita,” jelasnya. Ia menekankan bahwa metode pengukuran yang lebih baik dan akurat diperlukan, karena jika menggunakan cara yang biasa, maka data yang dihasilkan tidak akan mencerminkan kondisi sebenarnya. Sektor maritim dan kelautan, menurut Suharso, merupakan salah satu fokus utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Ia berharap sektor ini dapat berkontribusi sebesar 15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2045, sebuah angka yang ia anggap masih jauh dari potensi yang seharusnya, mengingat status Indonesia sebagai negara maritim. “Target 15 persen ini seharusnya bisa lebih tinggi, karena saat ini PDB dari sektor kelautan kita masih sangat rendah,” paparnya. Di sisi lain, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, menambahkan bahwa konsep ekonomi biru *blue economy* adalah bagian penting dari transformasi yang direncanakan untuk memberikan sumber pertumbuhan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Ia menjelaskan ada berbagai aspek dari ekonomi biru yang bisa dikembangkan, termasuk industri perikanan dan hasil laut, pariwisata bahari, serta industri perkapalan dan maritim. “Banyak sektor industri yang akan bergerak sejalan dengan perkembangan ini, salah satunya adalah galangan kapal. Saat ini terdapat 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi dan lebih dari 70 kabupaten,” ungkapnya, menggarisbawahi potensi besar yang dapat dieksplorasi untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis maritim di Indonesia. ANTARA